Diskusi di UGM Batal, Mahfud: Yang Diteror Perlu Melapor ke Aparat

Reza Yunanto ยท Sabtu, 30 Mei 2020 - 21:00:00 WIB
Diskusi di UGM Batal, Mahfud: Yang Diteror Perlu Melapor ke Aparat
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Kemenko Polhukam).

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD mengecam tindakan teror terhadap penyelenggaraan diskusi bertema pemakzulan presiden di Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM). Mahfud menilai peneror bisa dilaporkan ke aparat hukum.

"Yang diteror perlu melapor kepada aparat, dan aparat wajib mengusut siapa pelakunya," kata Mahfud dalam webinar dengan Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Sabtu (30/5/2020).

Mahfud mengatakan itu untuk menjawab pertanyaan salah satu rektor yang hadir dalam webinar tersebut, dan mempertanyakan kasus diskusi di kampus FH UGM yang kemudian dibatalkan.

Mahfud mengaku telah berkomunikasi dengan rektorat UGM. Dari komunikasi itu, Mahfud memastikan kalau rektorat UGM tak pernah melarang atau meminta aparat untuk membatalkan diskusi itu.

"Sebab UGM tak menangani dan diberitahu acara itu," ujar guru besar Hukum Tata Negara ini.

Mahfud menambahkan, diskusi yang digelar tersebut tak perlu dilarang hanya karena membahas tema tertentu.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, seorang presiden memang bisa diberhentikan (pemakzulan) berdasarkan konstitusi. Ada lima jenis pelanggaran dan satu keadaan tertentu yang bisa menjadi alasan pemakzulan pemakzulan presiden. Namun, alasan hukum pemberhentian itu sifatnya limitatif.

"Tak bisa serta merta menjatuhkan presiden hanya karena kebijakan terkait Covid-19," tuturnya.

Diskusi yang menghadirkan narasumber Guru Besar Hukum Tata Negara UII, Prof Ni’matul Huda dan moderator Mahasiswa FH UGM, M Anugerah Perdana ini rencananya akan digelar secara online via aplikasi Zoom, Jumat (29/5/2020) pukul 14.00 WIB-16.00 WIB.

Menghindari polemik yang berkepanjangan, CLS FH UGM pun menganti tema diskusi menjadi "Meluruskan Persolan Pemberhentian Presiden Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan."

Namun, setelah panitia dan pembicara mendapat ancaman dari pihak yang belum diketahui, diskusi pun akhirnya dibatalkan.

Editor : Reza Yunanto