DPRD DIY Desak Pemda Selesaikan Masalah Kemiskinan Ekstrem hingga 2024

YOGYAKARTA, iNews.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk segera menyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrem hingga tahun 2024. Desakan ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan, ada tiga langkah yang sebetulnya bisa dilakukan oleh Pemda DIY untuk mengatasi persoalan tersebut. 

Baca Juga

Gugatan Praperadilan Kasus Penyelewengan Tanah Kas Desa di Sleman Gugur, Begini Faktanya

Pertama, penurunan beban dengan program-program amal seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) bantuan sosial (Bansos) BPJS dan lainnya, kedua meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendongkrak ekonomi keluarga serta meminimalkan kantung-kantung kemiskinan yang tersebar di wilayah DIY.

"Roadmap penurunan angka ini harus sangat serius kita jalankan karena tinggal waktu 1 tahun lagi sesuai amanah Inpres. Kemiskinan di DIY termasuk tinggi sebesar 11.49 persen dan didalamnya terdapat miskin ekstrem sebesar 1.08  persen," kata dalam siaran pers, Jumat (9/6/2023).

Baca Juga

Keterlaluan, Teknisi Tower BTS di Kulonprogo Curi Baterai di Tempat Kerja

Dia menyebut bahwa saat ini angka kemiskinan ekstrim di DIY berada di peringkat paling rendah se-Jawa yakni sebesar 1,08 persen atau sekitar 43 ribu warga. Angka tersebut lebih rendah dari angka rata-rata nasional yang sebesar 1,74 perse.

"Dengan didorong serius kita yakin insyaallah 2024 DIY bisa mencapai target nol persen," ucapnya.

Baca Juga

Tes Pasar Produk UMKM Khas Jogja Meriahkan One Pride MMA di UNY

Menurutnya, angka kemiskinan ekstrem di DIY saat ini menunjukkan langkah penanganan kemiskinan di DIY sudah sesuai jalur. Hanya saja, dirinya meminta kepada Pemda DIY agar tetap melakukan upaya-upaya penanganan untuk mencapai target nol persen di tahun 2024.

Di sisi lain, Huda menilai Pemda DIY harus meningkatkan jumlah anggaran untuk mempercepat penanganan. Terutama untuk wilayah kabupaten/kota yang alokasi APBD untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dibawah 4 persen.

,Untuk DIY tahun 2023 sebesar 7.98 persen naik dibanding tahun lalu sebesar 6.66 persen. Sedangkan kabupaten kota 3 persenan, bahkan ada yang 1.7 persen saja, padahal di daerahnya banyak yang miskin ekstrem," ungkapnya.

Dia juga meminta kepada Pemda DIY agar program-program ini diberikan tepat sasaran by name by address. Selain itu, kata dia, penanganan kemiskinan ekstrim juga harus  memperhatikan penanganan kemiskinan secara umum dengan konsisten. 

"Saat ini DPRD DIY sedang intens koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder termasuk kementrian PMK. Kami minta alat kelengkapan DPRD DIY untuk segera berkoordinasi dengan mitra terkait, untuk memastikan target 2024 kemiskinan ekstrem nol persen ini tercapai. Daerah-daerah kantong kemiskinan ekstrem harus menjadi prioritas utama yakni di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo," katanya.

Editor: Ainun Najib