Erick Thohir Mengaku Belum Mengetahui Rencana Pembatasan Pertalite

YOGYAKARTA, iNews.id- Menteri BUMN Erick Thohir mengaku belum mendengar rencana pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite. Erick justru menyebut harga BBM di Amerika dan Eropa jauh lebih mahal dibanding dengan harga di Indonesia.

"Nanti kita tunggu saja. Saya belum dengar dan belum diputuskan,"kata Erick usai menghadiri Peluncuran Halaqah Fikih Peradaban PBNU di Pondok Pesantren Krapyak, Kamis (11/8/2022).

Baca Juga

Teliti Kanker Payudara, Irianiwati Widodo Dikukuhkan Jadi Guru Besar UGM

Yang ia ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,44 persen. Di mana angka pertumbuhan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dibandingkan dengan banyak negara.

Artinya yang sebelumnya pertumbuhan 5,01 persen menjadi 5,4 persen adalah sesuatu yang bagus. Namun pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti pertumbuhan inflasi. Di mana kalah dilihat inflasi ini terjadi dalam dua hal yaitu pangan dan energi.

Baca Juga

Tentara Ukraina yang Tertangkap Segera Diadili di Mariupol

"Kita lihat harga pangan mahal, harga energi juga mahal. Tetapi kita lihat bukan di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia,"ujar dia.

Erick menyebut harga BBM di Amerika dan Eropa jauh lebih mahal dibanding dengan harga di Indonesia, demikian juga pangan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi selalu mengingatkan kepada semua menteri untuk turun ke bawah memastikan harga pangan dan BBM bisa terjangkau 

Baca Juga

Jadi Ketua Harlah 100 Tahun NU, Erick Thohir Siapkan 9 Program

Khususnya harga BBM, pemerintah sudah memberikan subsidi sebesar Rp 520 triliun, subsidi tersebut untuk listrik dan BBM. Dan ia merasa tidak banyak negara melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Indonesia. Tetapi jika dilihat harganya tidak turun-turun.

"Itulah yang perlu menjadi pemikiran. Kita sudah impor minyak sejak 2003, di mana sebulan itu 1,2 miliar dollar. Berapa setahun," ujarnya.

Dan itulah yang sekarang mungkin dipikirkan oleh Menteri Keuangan dan yang akan disampaikan sedang menghitung ulang akan seperti apa. Kalau dari Pertamina sendiri harga Pertamax yang dijual memiliki selisih harga Rp3.000 dengan kompetitor.

Artinya, Pertamax masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dan apakah subsidi yang diberikan oleh pemerintah sudah tepat sasaran. Apakah pemerintah harus tutup mata memberikan subsidi kepada yang mampu sedangkan rakyat yang mayoritas membutuhkan subsidi lebih.

"Nah itu yang mungkin sedang dipikirkan oleh pemerintah untuk keadilan itu ada jangan yang mampu disubsidi. Dan sebagai Kementrian BUMN akan mematuhi apapun keputusannya," kata dia.

Dia yakin kebijakan yang diberikan Jokowi adalah negara hadir dan juga keberpihakan kepada rakyat harus dijalankan.

Editor: Ainun Najib