Haedar Nashir Desak Kasus Pemerasan Mentan SYL oleh KPK Diusut Tuntas

YOGYAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta agar kasus dugaan pemerasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Pertanian (mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) diusut tuntas. Tidak semestinya pimpinan lembaga tinggi negara melakukan korupsi. 

Haedar menyayangkan munculnya dugaan kasus pemerasan tersebut. Sejak disumpah sebagai pejabat negara sebenarnya mereka sudah menandatangani pakta integritas. Seharusnya dugaan pemerasan tidak perlu muncul terutama di lembaga anti rasuah ini.

Baca Juga

Kasus Dugaan Korupsi Kementan, KPK Panggil Direktur Alat dan Mesin Pertanian

Menurutnya, Muhammadiyah perlu bersuara agar semua institusi penegak hukum bersih dan berintegritas. Muhammadiyah meminta agar aparat penegak hukum untuk tidak terlibat korupsi atau hal-hal yang memancing diri untuk korupsi.

"Para penegak hukum maupun pejabat negara sebenarnya punya prosedur tetap untuk tidak melakukan tindakan korupsi," kata Haedar usai melantik Rektor UAD di Yogyakarta, Senin (09/10/2023).

Baca Juga

Jadi Plt Mentan, Ini Komitmen Arief Prasetyo Adi

Haedar menyayangkan karena oknum APH seringkali kali kebobolan dan justru melakukan tindakan larangan tersebut. Meski ada klaim korupsi dilakukan oleh oknum, para pejabat negara dan penegak hukum masuk dalam sistem.

Haedar menegaskan jika kasus apapun yang menyangkut marwah institusi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus diusut tuntas oleh institusi yang berwenang.  

Baca Juga

Firli Bahuri Tegaskan saat Bertemu SYL di Lapangan Bulu Tangkis Belum Ada Kasus Kementan

Dia menilai institusi penegakan hukum atau pemberantasan korupsi tidak cukup. Sehingga harus ada peran masyarakat ataupun media dalam hal pengawasan dan kontrol. Dengan demikian Indonesia kembali pada track awal reformasi.

"Masyarakat dan media diharapkan meningkatkan pengawasan dan kontrol sosial," katanya.

Editor: Kuntadi Kuntadi