Haedar Natsir Menilai Pengawasan Tempat Ibadah Oleh Pemerintah Bentuk Kemunduran

SLEMAN, iNews.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar tempat ibadah berada dalam pengawasan pemerintah merupakan sebuah kemunduran. Haedar berharap pemerintah tidak menerima usulan ini karena bakal berdampak luas terhadap suasana kebangsaan di masa yang akan datang.

"Ya, sebenarnya ini set back (kemunduran) ya BNPT," kata Haedar ditemui di Universitas Islam Indonesia (UII), Kamis (7/9/2023).

Baca Juga

Refleksi 1 Muharram 1445 Hijriah, Haedar Nashir: Saatnya Umat Islam Bangkit Mengubah Nasib

Salah satu dampak yang bisa muncul adalah menghilangkan potensi daya kultural dari ketertiban sosial di masyarakat. Selama ini satu kekuatan kultural bangsa Indonesia adalah umat beragama. 

"Jadi kami percaya kepala BNPT dan jajaran BNPT untuk meninjau kembali dan tidak melanjutkan langkah untuk mengawasi tempat ibadah," katanya. 

Baca Juga

Dubes Thailand Kunjungi PP Muhammadiyah, Haedar Nashir: Buka Peluang Kerja Sama Pendidikan

Haedar berpendapat ketika nanti ada pengawasan di masjid dan tempat ibadah lain hingga sekolah, akan menimbulkan suasana kebangsaan yang terkesan dramatis dan tidak proporsional. Masjid dan tempat ibadah lain itu menjadi sumber nilai berbangsa dan etika di masyarakat.

"Umat beragama di Indonesia sudah punya sejarah panjang yang melekat dengan denyut nadi kehidupan bangsa," ujarnya. 

Baca Juga

Muhadjir Effendy Mengemuka Jadi Cawapres Ganjar, Haedar: Agar Semakin Banyak Pilihan

Di samping itu, umat beragama juga ikut memperjuangkan kemerdekaan meletakkan fondasi Indonesia bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karenanya ketika dalam situasi kebangsaan ada satu dua kasus yang dikaitkan dengan agama, mestinya diambil dengan tindakan yang sejalan dengan hukum.

"Jangan lalu membuat kebijakan yang menggeneralisasi," tuturnya.

Editor: Kuntadi Kuntadi