JCW Desak Kejari Bantul Segera Tetapkan Tersangka Kasus Stadion Sultan Agung

BANTUL, iNews.id- Jogja Corruption Watch (JCW) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul segera menetapkan tersangka pada perkara dugaan korupsi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. Diduga dalam kasus itu kerugian negara mencapai ratusan juta.

Koordinator Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba mengatakan, dugaan adanya penyelewengan duit berupa anggaran peralatan dan jasa kebersihan di Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul. Besaran anggarannya mencapai Rp800 juta, yang bersumber dari APBD Bantul tahun 2020 - 2021 dengan modus nota kosong.

Baca Juga

Buka Rekrutmen Panwaslu Kalurahan, Bawaslu Bantul Siapkan Honor Rp1,1 Juta

"Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bantul, namun ada kesan lamban dan berlarut-larutnya dalam penanganannya,"kata dia di Bantul, Selasa (10/1/2023)

Jika alasan masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP DIY hal itu masih bisa menjadi perdebatan, mengingat kasus ini telah masuk tahap penyidikan. Artinya, sudah terbit Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam perkara ini oleh Kejari Bantul.

Baca Juga

Terpisah karena Covid-19, Yevhen Bokhashvili Kembali Berlabuh di PSS Sleman

Namun, Kejari Bantul belum menetapkan satu pun pelaku sebagai tersangka korupsi. Padahal kenaikan status penangan perkara korupsi ke tahap penyidikan tanpa penetapan tersangka merupakan suatu hal yang tidak lazim.

"Perkara ini perlu mendapatkan atensi khusus dari KPK. Untuk itu, KPK didesak untuk melakukan supervisi atas penanganan perkara ini," ujarnya.

Baca Juga

Penanganan Dinilai Janggal, JCW Desak KPK Supervisi Kasus Korupsi Stadion Sultan Agung Bantul

Sebagai tindaklanjut atas surat permohonan supervisi yang JCW kirimkan pada 28 Desember 2022 lalu, mendapat respon dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Selasa, 10 Januari 2023 via telepon sekira pukul 10.00 WIB. Harapannya segera saja Kejari Bantul menetapkan tersangka dalam perkara ini.

"Dan dalam waktu yang tidak lama KPK dapat melakukan supervisi sesuai dengan kewenangan yang diberikan," ujar dia.