JPS Tak Efektif Tekan Kemiskinan di Kulonprogo, DPRD Minta Program Dievaluasi

Posko THR Disnakertrans Kulonprogo Terima Satu Aduan dari Pekerja

Juru Bicara Pansus LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022 DPRD Kulonprogo Yuliantoro mengatakan, kemiskinan harus diatasi secara kolaboratif lintas sektoral. Anggaran JPS harus bisa untuk memberdayakan masyarakat.

“Perlu mengalihkan bansos menjadi program padat karya infrastruktur dan stimulan bantuan semen agar asas kemanfaatannya kolektif, tumbuh pemberdayaan dan kepedulian,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinsos-P3A Kulonprogo Irianta mengatakan, angka kemiskinan masih tinggi 16,39 persen padahal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 sebesar 74,71 dan angka harapan hidup tinggi pada 2021 75,21 tahun.

Anomali yang terjadi karena kemiskinan lebih dilihat sebagai permasalahan ekonomi, sehingga strategi pengentasannya lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Sementara ketimpangan pada dimensi kehidupan yang lain kurang mendapatkan perhatian, padahal kemiskinan terjadi karena multidimensi.

"Indikator kemiskinan yang menunjukkan, bahwa variabel ekonomi, sosial, psikis, budaya dan politik merupakan indikator yang tepat untuk mengukur konstrak kemiskinan di Indonesia," katanya.

Editor: Kuntadi Kuntadi