Kembalikan Barang Sitaan ke Koruptor, 3 Pegawai KPK Ini Hanya Ditegur Tertulis

JAKARTA, iNews.id - Tiga pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya diberikan hukuman peringantan tertulis oleh Dewan Pengawas KPK Rabu (22/9/2021). Padahal ketiga pegwai itu terbukti melanggar kode etik.

Ketiga pegawai KPK itu yakni Ristanta, Hengky dan Eri Angga Permana. Ketiganya terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku pasal 7 ayat 1 huruf c peraturan Dewas nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK

Baca Juga

100 Peserta SKD CPNS dan PPPK Kulonprogo Mangkir, 5 Orang Positif Covid-19

"Menghukum terperiksa Ristanta, Hengky dan Eri Angga Permana masing-masing dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis I dengan masa berlaku hukuman selama tiga bulan," ujar Anggota Dewas sekaligus Ketua Majelis, Harjono, dalam sidang secara daring, Rabu (22/9/2021).

Dewas menyatakan Ristanta, Hengky dan Eri Angga Permana terbukti bersalah karena telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa kunjungan ke lapas kelas I Tangerang pada hari Selasa tanggal 4 mei 2021 tanpa dilengkapi surat tugas dan atau izin atasan.

Baca Juga

Tak Kapok Dipidana, Warga Kebumen Ditangkap Polisi saat Konsumsi Sabu-Sabu

"(Kunjungan itu) untuk mengembalikan barang sitaan rutan KPK kepada warga binaan Leonardo Susminarta Prasetyo dan melakukan pertemuan dengan warga binaan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf c peraturan dewan pengawas nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan perilaku KPK," tuturnya.

Dalam memutuskan Dewas mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan ketiga pegawai KPK itu telah menyalahgunakan pengaruh dan kapasitasnya sebagai pegawai anti rasuah untuk memperoleh fasilitas kunjungan di Lapas klas 1 Tangerang tanggal 4 Mei 2021.

Baca Juga

Jelang Bulan Purnama, Nelayan Kulonprogo Panen Ikan Juwi

"Para terperiksa mengetahui terdapat larangan kunjungan bagi warga binaan kecuali aparat penegak hukum dalam masa pandemi covid-19 berdasarkan surat edaran dirjen pemasyarakatan Kemenkumham RI nomor PAS-20.PR0101 Tahun 2020 tentang langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran virus corona disease covid 19 pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan," kata Harjono.

Editor: Ainun Najib