Kemendagri Larang Risma Rangkap Jabatan

JAKARTA, iNews.id- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang Tri Rismaharini rangkap jabatan sebagai Menteri Sosial sekaligus Wali Kota Surabaya. Hal itu disampaikan melalui radiogram kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik menyampaikan, di dalam radiogram itu menyebutkan seorang kepala daerah bisa berhenti karena diberhentikan sesuai Pasal 78 ayat 1 UU 23/2014. 

Baca Juga

Kewajiban Rapid Test Antigen Bukan untuk Mempersulit Wisatawan

Lalu disampaikan juga dalam radiogram itu, pada Pasal 78  ayat 2 UU 23/2014, kepala daerah bisa diberhentikan karena diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden yang dilarang untuk rangkap jabatan.

“Kami sudah kirim radiogram ke Gubernur Jatim melalui Sekda juga sudah terima,” ujar Akmal di Jakarta, Kamis (24/12/2020).

Baca Juga

Risma Rangkap Jabatan, Apa yang Mau Dipertahankan?

Dia menuturkan, Pasal 88 ayat 2 UU 23/2014 juga menyebutkan dalam pengisian jabatan wali kota belum dilakukan, wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari wali kota sampai dengan dilantiknya wali kota atau sampai diangkatnya penjabat wali kota.

Menurutnya, ada dua arahan yang diberikan Kemendagri kepada Khofifah melalui telegram yang dikirimkan. 

Baca Juga

Pengamat UGM: Jadi Mensos, Risma Lebih Bijak Mengundurkan Diri dari Jabatan Wali Kota

Khofifah diharapkan memerintahkan kepada Wisnu Sakti Buana, Wakil Wali Kota Surabaya untuk melaksanakan tugas dan wewenang selaku pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Surabaya. 

“Menyampaikan kepada DPRD Kota Surabaya untuk mengagendakan rapat paripurna tentang usul pemberhentian Wali Kota Surabaya dan usul pengangkatan Wakil Wali Kota Surabaya menjadi Wali Kota Surabaya sesuai ketentuan perundang-undangan,” ucapnya.

Editor: Ainun Najib