Kondisi Usaha Berat, PHRI DIY Berharap Relaksasi dari Pemda

YOGYAKARTA, iNews.id- Perpanjangan masa pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat hingga 8 Februari memberikan dampak negatif terhadap pelaku usaha jasa pariwisata. Untuk itu Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY berharap pemerintah daerah dapat memberikan sejumlah relaksasi.

"Misalnya untuk pembayaran iuran BPJS, listrik, pajak daerah dan lainnya. Karena saat ini kondisi usaha sangat berat," kata Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranawa Eryana di Yogyakarta, Selasa (26/1/2021).

Pengungsi Merapi di Barak Glagaharjo Dipulangkan

Menurut dia, dari sekitar 400 hotel dan restoran yang kini tergabung dalam PHRI DIY, sekitar 200 pelaku usaha dapat dikatakan hampir mati dan 30 usaha sudah tidak mampu bertahan, sedangkan sisanya dalam kondisi sulit dan bisa diibaratkan terengah-engah.

Deddy mengatakan, pada saat ini pelaku usaha jasa pariwisata semakin merasa kesulitan untuk menentukan strategi bisnis yang harus dijalankan di pandemi Covid-19 ditambah saat ini diberlakukan perpanjangan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat yang secara tidak langsung berdampak terhadap usaha jasa pariwisata.

Hasil Tes Swab Keluar, Wabup Bantul Abdul Halim Muslih Positif Covid-19

Okupansi hotel di DIY saat ini sangat rendah yaitu sekitar 13,5 persen dengan reservasi yang menurun tajam.

Beberapa pelaku usaha, lanjut dia, juga sudah melakukan upaya untuk mempertahankan usahanya, termasuk mengurangi atau merumahkan sebagian karyawan.

Video Viral, Warga Gunungkidul Tangkap Pencuri di Ladang

"Padahal, kami sudah melakukan berbagai upaya dan tetap berkomitmen untuk menyeimbangkan kegiatan konomi dengan kesehatan. Keduanya seharusnya berjalan beriringan bukan saling mengalahkan atau diutamakan salah satu. Bagi kami, itu yang paling penting," katanya.

Editor: Ainun Najib