Lama Menganggur, Perantau di Gunungkidul Bingung Mau Balik ke Jakarta

Antara ยท Senin, 22 Juni 2020 - 11:45 WIB
Lama Menganggur, Perantau di Gunungkidul Bingung Mau Balik ke Jakarta
Kendaraan diminta putar balik di Pos Pantau Hargodumilah, Kecamatan Patuk, Gunungkidul, DIY, Jumat (22/5/2020).(Foto: iNews/Kismaya Wibowo)

GUNUNGKIDUL, iNews.id - Perantau yang pulang kampung ke Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kesulitan kembali ke Jakarta. Mereka belum paham betul bagaimana mencari Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) hingga rapid test mandiri.

Salah satu perantau yang pulang kampung dari Gunungkidul Bekti Zuanidas mengatakan pulang kampung sejak Februari 2020, saat awal pandemi Covid-19 karena menganggur di Jakarta. Dia pun bingung karena jika kembali ke Jakarta membutuhkan dokumen pendukung.

"Saya ingin kembali merantau, tapi bingung membuat persyaratan balik ke Jakarta. Di sisi lain, saya sudah tidak memiliki pekerjaan di kampung," kata Bekti.

Dia mengatakan rencananya, hari ini akan mencari kelengkapan untuk kembali merantau ke Jakarta, selain SKIM. Bekti berharap pemerintah daerah memberikan informasi mengenai persyaratan pergi ke luar kota. Keputusan balik ke Jakarta sudah bulat, karena selama ini mencukupi kebutuhan keluarga dari perantauan.

"Kalau syaratnya rapid test, biayanya berapa. Lalu apa ada surat pengantar dari desa, saya belum tahu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Gunungkidul Immawan Wahyudi mengatakan, SIKM bisa diakses secara daring. Setelah mendapatkan formulirnya kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan.

“Untuk memastikan keperluannya apa, mau ke luar kota apa surat keterangannya ada. Nah itu cukup kelurahan yang menerbitkan,” kata Immawan Wahyudi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penularan Penyakit (P2P), Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul Sumitro mengatakan berdasarkan Surat Edaran (SE) dari Gugus Tugas Pusat, perjalanan dengan moda transportasi umum harus dengan rapid test. Bahkan ada juga tes polymerase chain reaction (PCR) untuk mendiagnosis Covid-19.

"Hasil rapid test hanya berlaku tiga hari, PCR berlaku enam hari,” kata Sumitro.

Dia mengaku Pemkab Gunungkidul belum bisa menyediakan karena terbentur aturan sehingga harus mandiri di rumah sakit. Pihaknya belum memiliki peraturan bupati (perbub) tentang pelayanan kesehatan tersebut.

“Kami masih menginventarisasi fasilitas kesehatan yang bisa melayani itu seperti PKU, Panti Rahayu bisa melayani untuk rapid test. Kalau PCR baru Panti Rahayu,” katanya.

Sumitro mengatakan warga yang melakukan rapid test dan PCR tidak dapat menggunakan BPJS Kesehatan. Adapun biaya rapid test berkisar Rp300.000 sampai Rp400.000 dan PCR sekitar Rp2 juta.

“Kami tidak berani memfasilitasi pelayanan tersebut karena belum ada perdanya,” katanya.


Editor : Nani Suherni