Lawan Koruptor, 2.338 Dosen PTN/PTS di Indonesia Tolak Revisi UU KPK

YOGYAKARTA, iNews.id – Penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK semakin menguat.

Saat ini, sudah lebih dari 2.338 dosen yang tersebar di 33 perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS) di Indonesia yang menolak revisi UU tersebut.  

Baca Juga

Soal Revisi UU KPK, Mahfud MD: Presiden dan DPR Harus Dengar Suara Masyarakat

“Sampai Sabtu lalu, dukungan (Penolakan Revisi KPK) sudah ada 2.338 dosen dari 33 perguruan tinggi di Indonesia,” kata Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rimawan Pradipto saat menyatakan sikap akademika UGM terkait polemik KPK, di Balairung UGM Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).

Menurut dia, dukungan ini terus meluas ke berbagai kampus. Hanya, belakangan handphone pribadinya di-hacker dan tidak bisa lagi memantau.

Baca Juga

Polemik Revisi UU KPK, Mahfud MD: Lebih Baik Ditunda karena Prosedur Tidak Tepat

Selain dari UGM, dukungan akademisi terhadap penolakan revisi UU KPK dan pelemahan KPK, juga dari para dosen di kampus lain. Dia menyebutkan, di UGM sudah ada 244 orang, UI ada 160 dosen, IPB ada 102 dosen, dan beberapa kampus terkenal lain.  

Pegiat Gerakan Anti-Korupsi, Zainal Arifin Mochtar menilai Presiden Joko Widodo tidak mendapat masukan yang lengkap terhadap rencana revisi UU KPK. Akibatnya presiden mendukung rencana revisi tersebut.

“Presiden tidak mendapat asupan yang cukup soal RUU ini. Kita punya kesadaran dan itikad bersama untuk mencegah usaha merampok upaya pemberantas korupsi di negeri ini,”katanya.

Ekonom UGM lainnya Fahmi Radhi mengatakan, dukungan akademisi UGM kali ini dilakukan untuk menyelamatkan kembali Presiden untuk membela upaya pemberantasan korupsi dan melawan koruptor.

Sivitas akademika UGM akan mengingatkan Presiden agar tidak menjadi bagian dari DPR yang ingin melemahkan KPK.

“Kita tidak menginginkan alumni kita (Joko Widodo) menghabisi KPK sebagai lembaga yang kita cintai bersama,” ujarnya.

Editor: Kastolani Marzuki