Muhammadiyah-Walhi Dorong KPK Evaluasi Proses Perizinan Bangunan Komersial di Yogyakarta

YOGYAKARTA, iNews.id - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP)  Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY mendukung upaya bersih-bersih Jogja pascaoperasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Muhammadiyah konsisten melawan praktik korupsi. 

Wakil Ketua LHKP PWM Muhammadiyah DIY David Effendi mengatakan, Muhammadiyah bersama NU konsisten melawan praktik korupsi. Korupsi merupakan praktek pemiskinan, dengan penyimpangan kepentingan publik yang dilakukan oleh pimpinan atau pejabat daerah.

Baca Juga

882 Ternak di Sleman Suspek Penyakit Mulut dan Kuku

"Kami mendukung upaya bersih-bersih Jogja, agar lebih baik lebih bersih. Tak hanya Kota Yogyakarta saja tetapi juga DIY,” terang David, Kamis (9/6/2022). 

David menilai salah satu yang menjadi konsen dari LHKP adalah persoalan perizinan dalam toko berjejaring terutama berjejaring nasional. Permasalahan perizinan tidak hanya pada permasalahan hotel, namun juga pada apartemen hingga toko berjejaring.  

Baca Juga

Dinas Kesehatan Sleman Catat 161 Kasus DBD, Satu Pasien Meninggal

LHKP menilai jika banyak toko berjejaring yang berdiri di kawasan Kota Yogyakarta yang telah melanggar aturan. Salah satu aturan yang paling banyak dilanggar adalah berkaitan dengan jarak dengan pasar tradisional.

"Kami melihat himpitan hotel, apartemen mengurangi hak masyarakat akan udara bersih dan juga membuat akses matahari tertutup," ujar dia.

Editor: Kuntadi Kuntadi