Nama Anda Dicatut Parpol dalam Sipol, Yuk Lapor ke Sini

YOGYAKARTA, iNews,id- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY membuka posko pengaduan. Posko ini untuk menampung laporan masyarakat yang identitasnya dicatut sebagai anggota atau pengurus parpol dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono mengatakan Posko pengaduan ini dibuka  di level provinsi dan di setiap kabupaten. 

Baca Juga

Wuih, Kucing di Malaysia Ini Dapat Hadiah Ulang Tahun Kalung Seharga Rp5 Juta

"Tiga hari ini (posko) sudah beroperasi," kata bagus di Yogyakarta, Selasa (16/8/2022).

Bagus mengatakan pembukaan posko sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat agar nama dan data pribadinya tidak digunakan secara sepihak oleh partai politik tertentu untuk memenuhi persyaratan lolos peserta Pemilu 2024.

Baca Juga

Mulai 17 Agustus Besok, KA Bandara YIA Tambah Frekuensi Perjalanan Jadi 24 Kali per Hari

"Dalam tahap pendaftaran masing-masing parpol kan harus memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik," kata dia.

Menurut dia, pembukaan posko pengaduan tersebut mempertimbangkan munculnya kasus dua pegawai di lingkungan Bawaslu DIY yang namanya dicatut parpol sebagai pengurus.

Baca Juga

Partai Demokrat Gunungkidul Diam-Diam Lakukan Suksesi Pimpinan

Pencatutan itu, kata Bagus, diketahui setelah seluruh jajaran Bawaslu se-DIY melakukan pencermatan dan pengecekan NIK melalui situs infopemilu.kpu.go.id.

Berdasarkan keterangan dari dua pegawai yang bertugas di Bawaslu DIY dan Bawaslu Kota Yogyakarta tersebut, kata dia, keduanya mengetahui bahwa nama mereka terdaftar dan merasa dirinya tak mendaftar sebagai anggota maupun pengurus parpol.

"Selain karena ada pencatutan nama dua anggota Bawaslu DIY, pembukaan posko bertujuan agar pencegahan pelanggaran bisa ditangani lebih optimal," ujar dia.

Masyarakat, menurut dia, perlu melakukan pencermatan data pribadi pada laman https://infopemilu.kpu.go.id karena penyandang profesi tertentu memang tidak diperbolehkan tercatat sebagai anggota atau pengurus parpol.

"Misalnya PNS, hakim, dan TNI/Polri kan dilarang menjadi anggota partai. Seandainya ada yang dicatut bisa mengadu ke kami," kata dia.

Editor: Ainun Najib