Pakar HAM PBB Sebut Myanmar Dikendalikan Rezim Pembunuh

JENEWA, iNews.id - Lebih dari 70 demonstran meninggal di Myanmar. Militer dituding melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kekerasan terhadap demonstran anti-kudeta. 

Pakar HAM PBB Thomas Andrews mengatakan lebih dari 70 demonstran tewas ditembak aparat keamanan Myanmar sejak demonstrasi pecah pascakudeta 1 Februari lalu.

Baca Juga

Yuk Waspadai Gejala Tekanan Darah Tinggi

"(Myanmar) Dikendalikan oleh rezim ilegal dan pembunuh," kata Andrews, kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, seperti dikutip dari AFP, Jumat (12/3/2021).

Dia melanjutkan, kejahatan yang dilakukan militer termasuk pembunuhan, penghilangan paksa, penganiayaan, dan penyiksaan di mana pemimpin senior militer mengetahui tindakan tersebut, termasuk pemimpin junta Min Aung Hlaing.

Baca Juga

Luar Biasa, Habib Rizieq Ubah Suasana Rutan Bareskrim seperti Pesantren

Ada bukti jelas kejahatan yang dilakukan pemerintahan junta meluas dan bagian dari tindakan terkoordinasi.

Dia menegaskan pelanggaran seperti itu hanya bisa ditentukan di pengadilan HAM. Tekanan diplomatik terhadap para jenderal pemerintahan junta Myanmar semakin meningkat.

Baca Juga

Tak Terima Akan Dicerai, Istri Bacok Suami

Dewan Keamanan PBB mengutuk tindakan keras junta terhadap warga sipil serta menangkap lebih dari 2.000 orang. Sekutu dekat Myanmar, China, juga menyerukan kepada militer untuk meredakan ketegangan dan membuka dialog.

Sementara itu pemerintahan junta militer menuduh pemimpin sipil Aung San Suu Kyi melakukan korupsi.

Juru bicara pemerintahan junta Zaw Min Tun mengatakan, seorang pejabat di Yangon mengaku memberi Suu Kyi uang tunai 600.000 dolar AS atau sekitar Rp8,5 miliar serta lebih dari 11 kilogram emas.

"Kami mengetahui Aung San Suu Kyi mengambil ini, 600.000 dolar AS dan tujuh vis (11,2 kilogram) emas. Komisi antikorupsi sedang menyelidiki," kata Zaw Min Tun.

Suu Kyi sebelumnya juga menghadapi tuduhan kriminal termasuk mengimpor alat komunikasi walkie-talkie dan menggunakannya secara ilegal serta melanggar pembatasan Covid-19 dengan menggelar kampanye pada 2020.

Editor: Ainun Najib