Pakar Pemerintahan UGM: Aksi Blusukan Risma Temui Gelandangan Tak Tepat

YOGYAKARTA, iNews.id – Aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ke sejumlah titik di Jakarta menemui gelandangan banyak mendapat sorotan publik. Pakar Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Mas’udi menilai aksi tersebut tidak tepat dilakukan oleh seorang menteri.

“Kalau dari sisi politik pemerintahan aksi blusukan menteri itu tidak tepat,” katanya saat dihubungi Jum,at (8/1).

Baca Juga

2 Hari Berturut-Turut Penambahan Kasus Covid-19 di DIY Tercatat Paling Tinggi

Wawan mengatakan persoalan sosial di Indonesia sangatlah banyak dan beragam. Mulai dari masalah kebijakan hingga persoalan di lapangan. Semestinya, berbagai persoalan di lapangan seperti mengurusi tuna wisma, gelandangan, membantu masyarakat yang memiliki persoalan terkait pemenuhan kebutuhan hidup dan lainya menjadi tugas pemerintah yang berada di level bawah.

“Tugas menteri memastikan kebijakan yang berhubungan dengan persoalan sosial dirancang dan diimplementasikan dengan baik,” paparnya.

Baca Juga

BPPTKG Catat 5 Kali Guguran di Merapi dengan Jarak Luncur 800 Meter

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fisipol UGM menengarai, aksi itu dilakukan karena masih terbawa dengan kebiasaanya saat masih menjadi walikota Surabaya. Selama ini Risma kerap melakukan blusukan untuk langsung menangani persoalan dilapangan.

“Sebagai menteri sekali waktu blusukan boleh lah, tapi harus jelas tujuannya misal memastikan program nasional terkait jaminan nasional diterima masyarakat atau tidak,” katanya.

Baca Juga

Vaksinasi Covid-19 di Kota Yogyakarta Sasar 4.597 Nakes dan Pejabat

Wawan mengatakan persoalan sosial terkait  gelandangan dan tuna bukan hanya menjadi persoalan Jakarta saja, tetapi disetiap daerah Indonesia. Oleh sebab itu jika aksi blusukan akan dijadikan pola kepemimpinan Risma seyaogianya dilakukan di seluruh wilayah tanah air.  

“Kalau dari blusukan menghasilkan kebijakan yang baik itu bagus, tapi kan tidak mungkin menteri blusukan di semua daerah,”ujarnya.

Disisi lain, Wawan menyebutkan aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma secara politik sebagai bentuk sindiran dari menteri atau pemerintah pusat terhadap daerah, dalam hal ini DKI Jakarta.  

Editor: Kuntadi Kuntadi