Pangdam Jaya Pastikan Reuni 212 Tak Bisa Digelar, jika Ngotot akan Ditindak Tegas

JAKARTA, iNews.id - Rencana sejumlah pihak untuk menggelar acara reuni 212 tampaknya tidak akan terlaksana. Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Aburachman mengancam jika ada pihak yang ngotot menggelar acara reuni 212 pihaknya akan bertindak tegas.

Mayjen Dudung menyatakan bahwa Front Pembela Islam (FPI) sendiri telah membuat surat pernyataan dan menyanggupi tidak menggelar acara tersebut.

Baca Juga

Cangkringan Siapkan Enam Barak jika Radius Jarak Aman Merapi Diperluas

"FPI sendiri sudah menyanggupi, sudah membuat surat pernyataan juga kan dia tidak akan melakukan reuni 212. Kalau misalnya dia sudah membuat surat pernyataan lalu kemudian dilanggar, enggak ada cerita. Saya dengan polisi ya, bertindak tegas," kata Dudung di Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (23/11/2020).

Dudung lebih lanjut menjelaskan, acara Reuni 212 itu sendiri sudah tidak diizinkan okeh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies, kata Dudung, tidak memberikan izin lantatan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 88/2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Baca Juga

Update Gunung Merapi, BPPTKG: Muncul Asap Kawah Putih dan Terdengar Suara Guguran

"Sudah ada surat pernyataan dari FPI, dan bahkan imbauan dari Gubernur tidak boleh melaksanakan Reuni 212, karena itu kan melanggar Perda Nomor 88 Tahun 2020 yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur," tuturnya.

Dia menuturkan, tindakan tegas tersebut dilakukan pihajnya bersama dengan Polri. Menurutnya, FPI pun harus patuh dengan aturan dan hukum yang berlaku, tidak boleh bertindak semaunya sendiri.

Baca Juga

FPI Klaim Habib Rizieq Sehat dan Bugar, soal Swab Test Pemerintah Tak Perlu Repot

"Enggak ada orang semaunya di sini. Semuanya seperti dia yang paling benar sendiri, enggak ada. Ikuti aturan hukum yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif mengaku pihaknya telah melayangkan surat perizinan pemanfaatan Monumen Nasional (Monas) kepada Pemprov DKI Jakarta. Rencamya, reuni 212 akan melangsungkan acara tersebur pada 2 Desember mendatang.

"Surat kepada Monas dan Pemda DKI sudah kita layangkan 3 bulan yang lalu untuk permohonan acara Reuni 212," kata Slamet saat ditemui di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2020).

Editor: Ainun Najib