Pembebasan Lahan Milik Warga untuk Kelok 18 Sedot Anggaran Rp1,2 Miliar

BANTUL, iNews.id- Penyambungan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul akan segera terealisasi. Persoalan tanah tutupan yang selama ini mengganjal sudah mulai ada titik terang penyelesaiannya.
 
Kelok 18 pembangunannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jika tidak ada halangan dengan pembebasan lahan, kemungkinan lelang pekerjaan akan dilakukan 2022 ini.

Kepala Dinas PUP ESDM DIY, Anna Rina Herbranti mengatakan, pembebasan lahan memang diserahkan ke pemerintah DIY, di mana Dinas PUPR DIY telah berproses sampai bulan Juni 2022 ini. Tidak hanya untuk pembebasan lahan tetapi juga pembayaran ganti rugi bangunan dan juga pepohonan yang ada di atasnya.

Baca Juga

Butuh 70.000 Dosis, Pemkab Klaten Baru Terima 2.200 Vaksin PMK

"Total dana yang mereka keluarkan tahun 2022 sekitar Rp1,2 miliar dari Danais," tuturnya, saat sosialisasi Penyelesaian Tanah Tutupan di Parangtritis, Selasa (28/6/2022).

Untuk pembangunan Kelok 18, khusus di Kabupaten Bantul membutuhkan lahan seluas 10,9 hekater yang berasal dari tanah milik warga dan tanah Tutupan Jepang seluas 15 hektare. Namun untuk Gunungkidul, dia mengaku lupa karena tidak membawa data.

Baca Juga

Rusia Disebut Ancaman Terbesar, Panglima Inggris Perintahkah Tentara Bersiaga

Kelok 18 rencananya dibangun untuk menyambungkan JJLS di wilayah Bantul dengan yang ada di Gunungkidul. 

Untuk wilayah Bantul berada di Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek sementara lahan di Kabupaten Gunungkidul ada di Kalurahan Girijati Kapanewon Panggang. "Dana pembebasan lahan Kelok 18 di Bantul sudah mencakup Rp1,2 miliar tadi," ujarnya.

Baca Juga

Atasi Permasalahan TPST Piyungan, Komisi C DPRD DIY Dorong Kalurahan Olah Sampah Mandiri

Untuk prosesnya, penandatanganan kontrak akan dimulai tahun 2022 ini dan pada 2023 mendatang proses pembangunan kelok 18 ini akan dimulai. Diperkirakan akan memakan waktu 1 hingga 2 tahun sehingga tahun 2024 bisa dioperasionalkan. 

Editor: Ainun Najib