Pencairan Anggaran Lambat Jadikan Kebijakan Penanganan Covid-19 Tak Optimal

SLEMAN, iNews.id - Pencairan anggaran penanganan Covid-19 di sejumlah daerah masih minim. Hal ini terjadi karena banyak kepala daerah berhati-hati sehingga kebijakan penanganan menjadi lambat dan tidak optimal. 

“Pencairan di daerah masih kecil sekali, secara nasional baru 22 persen,” kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemepan dan RB, Erwan Agus Purwanto dalam bincang bertajuk Tantangan Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi di Masa Pandemi Covid-19, Kamis (29/7/2021).

Baca Juga

Waduh, 8 Ibu Hamil di Yogyakarta Meninggal akibat Covid-19 Selama Juli

Adanya prinsip kehati-hatian dan kekhawatiran berlebih terhadap konsekuensi hukum menjadikan kebijakan penanganan tidak optimal. Padahal dana tersebut sangat membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi dan terpapar Covid-19. 
  
“Banyak kepala daerah dan ASN yang terbiasa dalam proses pencairan anggaran dalam situasi normal yang terbiasa dengan tahap perencanaan, pencairan, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban secara detail,” katanya.

Semestinya dalam situasi kegawatdaruratan, kepala daerah bisa mengambil diskresi dan keputusan cepat meski tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. Kepala daerah perlu melakukan percepatan penyerapan anggaran penanganan Covid-19 secara transparan dan jelas.

Baca Juga

Pembunuhan Remaja Kalasan Sleman, Polisi: Korban Dibacok dengan Golok

Erwan mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya reformasi birokrasi, yang dimulai penyederhanaan struktur birokrasi, membubarkan 27 lembaga dan memperkuat pengawasan publik pada kerja birokrasi. 

Pakar Manajemen SDM FEB UGM Gugup Kismono mengatakan, untuk membentuk perilaku baik para aparatur negara harus dimulai dari pemimpinnya. Pemimpin yang memiliki perilaku baik maka akan baik pula organisasi tersebut. 

Baca Juga

Diduga Depresi, 2 Warga Gunungkidul Ditemukan Tewas Gantung Diri

“Salah satu usaha meningkatkan perilaku baik dan tata kelola itu jika pemimpin berperilaku baik maka organisasinya jadi akan baik. Bahkan bisa berimbas pada pribadi dari anggota organisasi itu,” katanya.

Pria yang menjabat Sekretaris Rektor UGM ini mengatakan pimpinan UGM terbiasa mengambil keputusan cepat dalam situasi kegawatdaruratan. Salah satunya adalah kebijakan Rektor UGM menyediakan shelter 1.226 bed untuk ruang isolasi mandiri bagi pasien Covid-19 di DIY. 
 

Editor: Kuntadi Kuntadi