Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada Bantul Dituding Diskriminatif

BANTUL, iNews.id - Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih- Joko Purnomo memprotes penertiban alat peraga kampanye (APK) yang tengah gencar dilakukan. Pasangan nomor urut satu ini menilai tim penertiban diskriminatif.

Calon Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo menyebut banyak temuan di lapangan terkait penertiban ini yang merugikan pihaknya. Joko mencontohkan ada beberapa kasus di bekas titik APK yang ditertibkan justru kemudian diisi oleh pasangan lainnya.

Baca Juga

Ditabrak Mobil Wisatawan, Pemotor di Gunungkidul Tewas

"Di bekas titip APK yang ditertibkan, belakangan diisi oleh pasangan lain. Dan ini ternyata tidak ditindak oleh tim penertiban," kata Joko, Jumat (30/10/2020).

Protes Joko ini disampaikan langsung saat menerima audiensi dari Bawaslu Bantul yang dipimpin Ketua Herlina di kantor tim pemenangan Halim-Joko.

Baca Juga

Video Viral Dua Wisatawan Nekat Melompat dari Tebing ke Laut di Pantai Ngandong

Joko menambahkan, pihaknya juga menemukan adanya pelanggaran APK yang terpasang di halaman instansi negara.

"Sebelumnya juga ditemukan baliho yang menampilkan calon petahana yang diindikasikan menggunakan APBD," katanya.

Baca Juga

Hati-hati, Kelamaan Duduk saat WFH Bisa Sebabkan Wasir

Joko menyebut, berbagai temuan pelanggaran pemasangan APK ini sebenarnya sudah dilaporkan ke tim penertiban namun tidak segera ditanggapi dengan berbagai alasan. Sebagai solusi, mantan Ketua DPRD Bantul ini mengusulkan agar penertiban APK selanjutnya bisa melibatkan tim pemantau dari kedua kubu agar penertiban bisa fair.

"Masalah penertiban APK ini hanya segelintir pelanggaran yang terjadi. Yang paling krusial dan harus ditangani segera oleh Bawaslu adalah politik uang secara terbuka dan mulai masifnya penyebaran hoaks, fitnah di medsos ," kata Abdul Halim Muslih menambahkan.

Ketua Bawaslu Bantul Herlina menyebut semua semua keluhan ini akan segera ditindaklanjuti. "Yang pasti, APK yang ditertibkan sesuai rekomendasi di regulasi baku," ujar Herlina.

Terkait usulan pelibatan tim pemantau dari masing-masing pasangan dalam penertiban, Herlina menyebut hal itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada regulasi yang mengatur hal itu.

Untuk diketahui Pilkada Bantul hanya diikuti olah dua pasang calon yakni pasangan nomor urut satu Abdul Halim Muslih- Joko Purnomo dan pasangan nomor urut dua Suharsono-Totok Sudarto. Suharsono dan Abdul Halim Muslih adalah bupati dan wakil bupati nonaktif. Pada pilkada kali ini mereka pecah kongsi dan saling berhadapan.

Editor: Ainun Najib