Pengadilan Myanmar yang Dikendalikan Junta Militer Jatuhkan Vonis 4 Tahun Penjara ke Aung San Suu Kyi

YANGON, iNews.id - Pengadilan Myanmar yang dikendalikan Junta Militer menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Aung San Suu Kyi, Senin (6/12/2021). Pemimpin Myanmar yang dikudeta itu dikenakan tuduhan menghasut dan melanggar undang-undang (UU) kebencanaan.

Dilansir dari Reuters, bukan hanya Suu Kyi, presiden Myanmar yang juga digulingkan dalam kudeta militer pada 1 Februari lalu, Win Myint, juga dijatuhi hukuman penjara yang sama.

Baca Juga

Polisi Geledah Tempat Kos Siskaeee Tersangka Pamer Payudara di Bandara YIA

Ini merupakan vonis pertama yang dijatuhkan pengadilan Myanmar terhadap kedua pemimpin sipil itu sejak kudeta. Seperti diketahui, Suu Kyi menghadapi beberapa dakwaan, termasuk melanggar UU rahasia, korupsi, mengimpor dan menggunakan alat komunikasi secara ilegal, dan lainnya.

Sebelumnya pengadilan yang dikendalikan junta militer juga menjatuhkan hukuman 90 dan 75 tahun penjara terhadap dua anggota partai politik pimpinan Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Pengadilan menyatakan kedua orang itu bersalah melakukan korupsi.

Baca Juga

Koalisi Arab Gempur Milisi Houthi, Hancurkan 14 Kendaraan Militer dan Bunuh 115 Orang

Hukuman tersebut tampaknya menjadi yang paling berat sejauh ini yang dijatuhkan kepada puluhan anggota NLD yang ditangkap setelah militer merebut kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari.

Dua politisi NLD yang divonis itu adalah mantan Menteri Perencanaan Negara Bagian Kayin Than Naing dan mantan menteri kepala Negara Bagian Kayin Nan Khin Htwe Myint.

Baca Juga

FPAN DPRD Kulonprogo Dorong Bupati Menolak Usulan Keringanan PBB Bandara YIA

Naing dihukum oleh Pengadilan Negara Bagian Kayin atas enam tuduhan korupsi dan divonis hukuman 90 tahun penjara, termasuk hukuman kerja paksa.

Sementara itu Myint dijatuhi hukuman 15 tahun bui atas masing-masing lima dakwaan, sehingga totalnya menjadi 75 tahun penjara. Salah satu tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada Htwe Myint adalah penyelewengan dana negara untuk perawatan medis setelah dia terluka dalam kecelakaan mobil pada 2017.

Editor: Ainun Najib