Rumah Dinas dan Kantor Bupati Banjarnegara Digeledah Penyidik KPK

JAKARTA, iNews.id - Rumah dinas Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono digeledah penyidik KPK Selasa (10/8/2021). KPK juga mengeledah Kantor Bupati Banjarnegara serta sebuah rumah yang diduga dihuni oleh orang kepercayaan Budhi Sarwono, di daerah Krandengan. 

Tim penyidik KPK mengamankanberbagai macam dokumen dari pengledahan di tiga lokasi ini. Dokumen-dokumen ini diduga terkait kasus dugaan korupsi pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Banjarnegara, tahun 2017 - 2018.

Baca Juga

Malioboro dan Stasiun Tugu Jadi Kawasan Wajib Vaksinasi dan Masker

"Pada tiga lokasi tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan berbagai barang bukti diantaranya berbagai dokumen yang diduga terkait dengan perkara," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (11/8/2021).

"Penyitaan nantinya akan dilakukan terhadap berbagai barang bukti tersebut untuk menjadi salah satu bagian dalam pemberkasan perkara penyidikan ini," sambungnya.

Baca Juga

Kembangkan Wisata Bahari, Kalibuntu Kebumen Berubah Nama Jadi Kali Ratu

Sebelumnya, KPK telah lebih dahulu menggeledah Kantor Dinas PUPR dan perusahaan kontraktor PT Bumi Rejo (PT BR) yang terletak di Jalan DI Panjaitan, Banjarnegara, pada Senin, 9 Agustus 2021. Dari dua lokasi itu, tim juga mengamankan berbagai dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara ini.

Untuk diketahui KPK saat ini sedang menyidik kasus dugaan korupsi terkait kegiatan pengadaan, pemborongan, ataupun persewaan di Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017 - 2018. Tak hanya korupsi, KPK juga mengusut dugaan gratifikasinya.

Baca Juga

19 Desa di Kabupaten Magelang Diguyur Hujan Abu Merapi

Sejalan dengan adanya proses penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini. Sayangnya, KPK masih enggan membeberkan siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tersebut.

KPK akan mengumumkan secara lengkap kronologis serta pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya proses penangkapan dan penahanan.

Editor: Ainun Najib