Selama Pandemi Covid-19 Ada 1.185 Kehamilan di Yogyakarta

Antara ยท Selasa, 14 Juli 2020 - 06:45 WIB
Selama Pandemi Covid-19 Ada 1.185 Kehamilan di Yogyakarta
Ilustrasi (Foto: AFP)

YOGYAKARTA, iNews.id - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta mencatat sebanyak 1.185 kehamilan selama pandemi Covid-19. Jumlah ini terbilang stabil jika dibandingkan tahun lalu.

“Dari data yang dikumpulkan oleh kader KB, angka kehamilan di Yogyakarta masih cukup stabil, tidak terjadi kenaikan yang signifikan,” kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Kota Yogyakarta Emma Rahmi Ariyani, Senin (13/7/2020).

Dia merinci, jumlah kehamilan di Kota Yogyakarta hingga Mei tercatat sebanyak 1.185 kehamilan dari 35.341 pasangan usia subur. Sedangkan pada tahun lalu tercatat sebanyak 1.370 kehamilan dari 38.951 pasangan usia subur.

“Saya kira, angkanya masih cukup stabil jika dibanding tahun lalu. Meskipun demikian, kami tetap melakukan berbagai upaya untuk pengendalian jumlah penduduk. Apalagi sudah ada imbauan untuk menunda kehamilan di masa pandemi Covid-19,” katanya.

Imbauan dari BKKBN terkait penundaan kehamilan di masa pandemi tersebut, lanjut dia, cukup beralasan karena dalam kondisi hamil rentan terjadi penurunan daya tahan tubuh. Padahal daya tahan tubuh sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman infeksi virus.

“Saat hamil, kondisi kesehatan harus benar-benar dijaga. Harus selalu dalam kondisi fit karena jika tidak maka akan sangat berisiko bagi ibu maupun janin yang dikandung,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, ibu hamil harus rutin memeriksakan kandungan ke fasilitas kesehatan. Sedangkan di masa pandemi disarankan hanya ke rumah sakit jika benar-benar memerlukan layanan kesehatan.

“Meskipun seluruh layanan kesehatan di Kota Yogyakarta sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, tetapi jika memang tidak penting maka disarankan untuk tidak ke rumah sakit,” katanya.

Upaya sosialisasi terkait penundaan kehamilan selama masa pandemi tersebut, lanjut Emma, dilakukan secara rutin melalui kader KB di wilayah. Selain itu, juga dilakukan pengantaran alat kontrasepsi pil dan kondom untuk akseptor KB oleh petugas KB di wilayah. Layanan tersebut hanya untuk akseptor lama, sedangkan yang baru tetap wajib mengakses layanan kesehatan.

“Kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mengendalikan jumlah penduduk. Jangan sampai akseptor KB itu terputus,” katanya.


Editor : Nani Suherni