Sri Sultan HB X Minta Lurah dan Perangkat Desa Netral pada Pemilu dan Pilpres 2024

YOGYAKARTA, iNews.id - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X meminta perangkat desa dan lurah harus netral dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Sultan sudah mendeklarasikan jika perangkat desa harus netral dalam pemilu nanti.

"Saya tidak bisa berkomentar ya, (karena) itu urusan peserta pemilu tapi saya sudah mendeklarasikan bahwa perangkat desa harus netral. Itu saja," ungkapnya di sela deklarasi pemilu damai di kompleks Kepatihan, Selasa (21/11/2023).

Baca Juga

Sri Sultan HB X Tetapkan Upah Minimum Provinsi DIY 2024 Rp2.125.897

Sultan sudah meminta para lurah bersikap netral saat Pemilu 2024 pada 28 Oktober 2023 lalu. Saat itu lurah diminta tidak ikut dalam kampanye. 

Apabila perangkat desa nekat tidak menjaga netralitas maka ada konsekuensi yang akan didapat. Namun Sultan tak menyebutkan konsekuensi apa yang akan mereka terima. 

Baca Juga

Wujudkan Pemilu Damai 2024, Menkominfo Ajak Masyarakat Terapkan 3 Langkah Cegah Hoaks

"Konsekuensi itu nanti akan kami pikirkan, tapi jangan sekarang," kata dia.

Sultan menandaskan konsekuensi ini bukan sebuah ancaman karena nanti bisa disalah artikan. Baginya yang penting adalah semua bisa melaksanakan dan konsisten dalam memegang kesepakatan bersama.

Baca Juga

Dukung Pemilu Damai, FKPPI Dorong Kader Jaga Stabilitas Pemilu 2024

Meski memiliki hak suara, Sultan minta perangkat desa termasuk lurah tidak ikut euforia dalam pemilu. Lurah harus ikut memfasilitasi masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya. 

"Netralitas para lurah dan perangkat kalurahan penting agar tidak terjadi polarisasi di masyarakat. Jika polarisasi terjadi di masyarakat maka lurah dan perangkatnya yang akan repot sendiri," kata Sultan.  

Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib menyatakan, kepala desa, perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa memang harus netral. Mereka akan melakukan pengawasan untuk memastikan mereka netral. 

"Mereka harus netral sebab sebagai pelayan publik melayani semua, nggak boleh berpihak tentu kalau ada yang melanggar ada konsekuensinya," ujarnya.

Ratusan anggota KPU, Bawaslu dan partai politik (parpol) dan TNI/Polri mengikuti deklarasi Pemilu Damai dan kirab budaya di Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Para peserta melakukan longmarch dari kantor gubernur tersebut menuju Titik Nol Kilometer Yogyakarta.  

Editor: Kuntadi Kuntadi