Tanah Tutupan Jepang Hambat Pembangunan JJLS di Bantul, Begini Respons Presiden Jokowi

BANTUL, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi)  menanggapi singkat polemik proses penyelesaian proyek pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) yang terhambat akibat adanya persoalan pembebasan lahan. Lahan di kelok delapan belas di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, berstatus tanah tutupan Jepang.

"Nanti teknis, itu teknis nanti urusannya pak menteri PUPR (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono), bisa ditanyakan ke pak menteri PUPR," kata Jokowi pada acara peresmian Jembatan Kretek II, Jumat (02/06/2023).

Baca Juga

Habiskan Rp364 Miliar, Jembatan Kretek II Bantul Diresmikan Presiden Jokowi

Pembebasan lahan saat ini belum selesai. Pemerintah belum memberikan penjelasan terkait adanya uang ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah atau ahli waris tanah yang sempat dikuasai oleh Jepang pada masa penjajahan di masa lalu.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengaku telah mengumpulkan para penggarap tanah tutupan Jepang beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut untuk membahas solusi persoalan kepemilikan tanah tutupan Jepang tersebut.

Baca Juga

Warga Berebut Kaus dan Sembako Presiden Jokowi saat Resmikan Jembatan Kretek II Bantul 

Sampai saat ini tidak ada pembahasan soal pemberian kompensasi kepada penggarap lahan tanah tutupan yang terdampak JJLS. Bupati beralasan jika tanah tutupan Jepang kepemilikannya belum jelas. 

"Ganti rugi tidak ada. Ini enggak jelas, ini tanah tutupan Jepang sampai hari ini seperti tanah tak bertuan,” katanya.

Baca Juga

Warga Antusias Tunggu Kedatangan Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Kretek II Bantul

Pemkab Bantul terus melakukan konsolidasi agar status  kepemilikan lahan jelas. Setelah diukur dan ada sertifikatnya, akan dikonsolidasikan dengan inventarisasi pembangunan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik itu nanti musala, sekolah atau klinik. 
Halim mengatakan, solusi terbaik untuk saat ini yakni pemerintah tidak memberikan kompensasi dalam bentuk uang melainkan pembangunan sarana penunjang kegiatan masyarakat. 

"Akan jadi satu kampung yang lebih tertata dan akan dibiayai dari sumber anggaran pemerintah baik dari pusat dari APBD DIY maupun APBD Bantul," katanya.

Editor: Kuntadi Kuntadi