Trilogi Pembangunan ala Pak Harto Dinilai Relevan hingga Sekarang, Kok Bisa ?

YOGYAKARTA, iNews.id-Trilogi Pembangunan ala Presiden RI ke-2 Soeharto dinilai masih relevan hingga sekarang. Trilogi Pembangunan ini masih cocok diterapkan untuk pembangunan saat ini di Indonesia.

Trilogi Pembangunan merupakan salah satu isi program kerja yang dibentuk oleh Kabinet Pembangunan III pada masa pemerintahan Presiden Suharto pada periode 1978-1983. 

Baca Juga

Sultan HB X Minta Kapolda DIY yang Baru Kedepankan Dialog dalam Wujudkan Keamanan

Trilogi Pembangunan itu adalah stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. 

"Saya menilai Trilogi Pembangunannya Pak Harto ini masih sangat relevan. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi pembangunan dan delapan jalur pemerataan," ujar anggota DPR dari dapil DIY, Gandung Pardiman dalam keterangan pers, Kamis ( 20/10/2022).

Baca Juga

Talud Sepanjang 13 Meter Ambrol Ancam Rumah Produksi Jamur di Ngawen Gunungkidul

Mantan guru ini menambahkan, sejumlah program Pak Harto banyak yang masih relevan jika diterapkan pada masa pemerintahan saat ini.

"Presiden Joko Widodo sangat perhatian sekali dengan pemerataan pembangunan seperti salah satu isi dari trilogi Pembangunan yakni pemertaan pembangunan dan hasil - hasilnya. Daerah terpencil sudah dibangun oleh Pak Jokowi," ujar Gandung. 

Baca Juga

Dua Balita di Bantul Meninggal karena Gagal Ginjal Akut, Dinkes: Kami Baru Dapat Notifikasi Kemarin Sore

Pada masa pemerintah Presiden Seoharto juga dikenal dengan rencana pembangunan Lima Tahun (Repelita). Mulai dari Repelita I hingga Repelita VI yang disempuranakan dengan adanya garis Besar Haluan negara ( GBHN ) 

"Dengan rencana pembangunan dan ditambah dengan GBHN, arah pembangunannya jelas untuk lima tahun mendatang. Hal-hal positif seperati ini tidak ada salahnya jika diterapkan untuk pembangunan Indonesia kearah yang lebih baik," ujar Ketua DPD Partai Golkar DIY ini.

Editor: Ainun Najib