Tuntut Perppu KPK, Mahasiswa Yogyakarta Akan Kembali Turun ke Jalan

Kuntadi ยท Senin, 14 Oktober 2019 - 20:39 WIB
Tuntut Perppu KPK, Mahasiswa Yogyakarta Akan Kembali Turun ke Jalan
Mahasiswa Yogyakarta akan kembali turun ke jalan mendesak Perppu KPK. (Foto: Dok.iNews.id)

YOGYAKARTA, iNews.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) Yogyakarta bersama denga sejumlah kampus dan Forum LSM akan kembali turun ke jalan menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK.

Rencananya aksi demonstrasi ini dilakukan pada Rabu (16/10/2019) seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang KPK yang baru per 17 Oktober mendatang.  

“Kita akan gelar aksi pada 16 Oktober untuk menuntut presiden mengeluarkan Perppu,” kata Menko Pengetahuan dan Pergerakan BEM KM UGM, Dianrafi Alphatio di Sekretariat Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Senin (14/10/2019).

Menurut Dianrafi, aksi itu sangat penting karena tuntutan mahasiswa terhadap revisi UU KPK belakangan mulai redup. Bahkan beberapa isu lain seperti penusukan Wiranto lebih mendominasi.

“Isu KPK mulai redup tertimpa isu lain. Perhatian publik tidak lagi terhadap KPK khususnya penerbitan Perppu,” katanya.

Dia mengatakan, aksi kali ini akan diikuti juga perwakilan mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta dan juga dari elemen masyarakat, serta LSM.

“UU KPK harus dikembalikan ke aturan lama. Kita belum melihat ada opsi judicial review. Tuntutan tetap sama dikeluarkannya Perppu,” ujarnya.

Menurut dia, dalam aksi tersebut nanti tidak akan melibatkan massa dalam jumlah besar. Namun aksi akan dikemas menarik dan simbolis dengan kreativitas untuk mengingatkan kepada publik terhadap isu pelemahan KPK.

Direktur Pukat UGM Oce Madril menjelaskan, Jaringan Anti Korupsi (JAK) Yogyakarta yang terdiri atas berbagai elemen masyarakat akan mengingatkan presdien untuk memenuhi komitmennya dalam pemberantasan korupsi. 

“Mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu KPK menyelamatkan fungsi KPK dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi,” katanya.


Editor : Kastolani Marzuki