UGM Miliki Guru Besar Teknik Geodesi Pertama, Ini Sosok Prof Trias Aditya Kurniawan Muhammad

SLEMAN, iNews.id - Dosen Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada UGM) Prof Trias Aditya Kurniawan Muhammad dikukuhkan menjadi guru besar pertama di Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik UGM. Pengukuhan dilaksanakan di ruang Balai Senat, Gedung Pusat, Selasa (17/1/2023).
Trias mengaku bersyukur menjadi guru besar pertama Teknik Geodesi. Sejak UGM berdiri 1959, UGM belum pernah memiliki guru besar. Untuk itulah dia akan melaksanakan cita-cita dari para guru dan alumni.
“Terima kasih kepada Ketua Departemen sekaligus juga guru-guru saya yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada saya sejak menjadi Dosen di Teknik Geodesi,” kata Trias.
Dalam pengukuhan ini, Trias menyampaikan pidato tentang Interoperabilitas dan Usabilitas Peta Kolaboratif dalam Memajukan Infrastruktur Informasi Geospasial sebagai Fondasi Pengambilan Keputusan dan Pembangunan Pengetahuan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Menurutnya, Undang-undang dan peraturan mengamankan implementasi Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG). Namun dalam praktik di lapangan efektivitas dan efisiensinya dalam memfasilitasi berbagi data dan sebagai platform kolaborasi antar lembaga dan masyarakat belum optimal.
“Fondasi dalam bangunan IIG seperti spesifikasi teknis tentang data yang banyak diperlukan kementerian dan lembaga, belum tersusun model data acuan, daftar kode serta metadatanya sehingga heterogenitas sintaks, skema dan semantik tidak terselesaikan dan terkesan tumpang tindih kewenangan,” katanya.
Metadata selama ini belum dianggap penting dalam siklus pemetaan di Indonesia. Padahal metadata geospasial menjadi kunci keberhasilan pengelolaan data bagi produsen data dan guna mewujudkan kemudahan pencarian data bagi pengguna.
Salah satu kendala besar dalam mewujudkan kebijakan satu peta adalah tidak tersedianya metadata yang mencukupi.
“Spesifikasi data yang minim atau bahkan belum tersedia menjadi kendala berarti untuk melakukan proses sinkronisasi yang padu sesuai dengan tingkat keberagaman skema dan semantik,” katanya.
Kebijakan Satu Peta perlu diperkuat dengan spesifikasi data dan kerangka kualitas yang menyeluruh. Administrasi pertanahan, Infrastruktur Informasi Pertanahan yang berisi kebijakan survey dan pemetaan, spesifikasi data, standar kualitas, sumber daya manusia pelaksana dan platform akses informasi menjadi sangat diperlukan untuk mewujudkan kepastian nilai dan hak atas tanah serta efektivitas tata ruang.
Editor: Kuntadi Kuntadi