Waduh, Dana Rehabilitasi Bencana di Kota Yogyakarta Tinggal Rp45,7 Juta

YOGYAKARTA, iNews.id - Anggaran rehabilitasi pascabencana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta menipis. Anggaran yang disiapkan sampai akhir tahun tinggal tersisa 25 persen ataus etara dengan Rp45,7 juta. 

“Mudah-mudahan cukup, karena alokasi hanya dari APBD murni saja,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta Nur Hidayat, Kamus (13/10/2022). 

Baca Juga

Rumah Jebol Diterjang Longsor, Satu Keluarga di Bantul Terpaksa Mengungsi

Menurutnya, pada tahun anggaran 2022, alokasi dana rehabilitasi yang dimiliki BPBD Kota Yogyakarta mencapai Rp180 juta. Dana ini sudah terserap untuk penanganan bencana sebesar Rp134,3 juta. Sehingga dana yang tersisa untuk cadangan bencana sampai akhir tahun tinggal Rp45,7 juta.

”Penganggaran kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun anggaran 2022 disesuaikan dengan tahun lalu  yaitu sekitar 20 kejadian bencana,” katanya.
 
Dana rehabilitasi tersebut disalurkan untuk membantu perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana. Nilai bantuan yang disalurkan berbeda-beda tergantung hasil asesmen yang dilakukan. 

Baca Juga

Taman Pintar Yogyakarta, Destinasi Wisata dan Edukasi bagi Pelajar

Berdasarkan data Sub Koordinator Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Yogyakarta, hingga saat ini BPBD Kota Yogyakarta sudah membantu rehabilitasi  rumah milik 33 kepala keluarga tersebar di 12 kelurahan.

Selain dana rehabilitasi kerusakan pasca bencana, BPDB Kota Yogyakarta juga mengalokasikan anggaran untuk rekonstruksi sebesar Rp400 juta.

Baca Juga

10 Hari Operasi Zebra, Polres Gunungkidul Tilang 1.235 Pelanggar Lalu Lintas

“Sudah terserap untuk rekonstruksi talud di dua lokasi, yaitu di Terban dan Gambiran. Untuk di Gambiran saat ini masih dalam proses pengerjaan,” katanya.

Dua lokasi talud yang diperbaiki dengan anggaran BPBD tersebut, mengalami kerusakan dengan volume kecil. Jika kerusakannya besar, maka akan dikoordinasikan dengan DPUPKP karena biasanya harus disertai dengan perencanaan dan konstruksi yang lebih kuat sehingga membutuhkan biaya besar. 

Editor: Kuntadi Kuntadi