Warga Yogyakarta Terdampak Covid-19 Terima Jaminan Hidup Rp600.000 per Bulan

Kuntadi ยท Minggu, 19 April 2020 - 13:48:00 WIB
Warga Yogyakarta Terdampak Covid-19 Terima Jaminan Hidup Rp600.000 per Bulan
Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji (paling kanan) memantau penyemprotan disinfektan di Malioboro

YOGYAKARTA, iNews.id - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan menindaklanjuti pembahasan alokasi anggaran terkait Covid-19. Seusai agenda tersebut, Sekretaris Pemprov DIY Kadarmanta Baskara Aji mencatat tiga pembahasan utama terkait dengan alokasi anggaran untuk menanggulangi dampak Covid-19.

Dia menjelaskan poin pertama yakni akan dicairkan dana bantuan sosial oleh Kementerian Sosial RI. Besaran bantu yakni Rp600.000 per Kepala Keluarga (KK) selama 3 bulan terhitung bulan April, Mei, dan Juni 2020.

"Meski demikian, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan top-up bagi warga yang sebelumnya telah menerima bantuan sebesar Rp200.000," ucapnya dikutip website resmi Pemda Jogja, Minggu (19/4/2020).

Top-up tersebut bisa dari Dana Desa, Dana Kabupaten, atau Dana Provinsi. Saat ini, menurut data Dinas Sosial DIY, jumlah warga penerima bantuan di DIY sekitar 125.000 KK.

“Itu sudah mencakup keseluruhan, tapi tetap kita data kembali. Kalau angka riilnya yang biasanya menerima bantuan sosial itu 76 ribu KK. Begitu ada Covid-19, tentunya ada sasaran lain, karena ikut terkena dampak,” kata Aji.

Namun demikian, data tersebut akan dicocokan dengan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang akan dikirimkan pada Senin (20/4/2020).

Untuk poin kedua yakni dilakukan pemangkasan anggaran pusat dari sisi belanja. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak prioritas juga kemudian dikurangi, sehingga dana yang ditransfer ke daerah juga ikut berkurang.

"Hanya 2 DAK saja yang tidak berubah yakni DAK Kesehatan dan DAK Pendidikan. Pendidikan sejatinya juga menyangkut perpustakaan dan olahraga, dan dua hal ini termasuk yang alokasinya dikurangi,” ucap Aji.

Selnanjutnya tentang skema insentif yang diberikan kepada perusahaan atau pengusaha. Harapannya agar perekonomian bisa pulih pasca wabah Covid-19.

“Insentif yang diberikan ke perusahaan-perusahaan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), misal dengan cara penundaan cicilan, tidak ada denda bunga, dan bagaimana jika seadainya tidak dibayarkan pada jenjang waktu yang sudah disepakati dengan bank," ujarnya.

Aji menambahkan bahwa para bupati dan wali kota diharapkan turut memperhatikan sektor pariwisata yakni memberikan insentif kepada pada pelaku pariwisata dan restoran, karena dampak pandemik ini membuat sektor pariwisata tidak ada pendapatan.

Editor : Nani Suherni