BANTUL, iNews.id - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) mengkritik sikap ugal-ugalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dianggap telah merusak demokrasi Indonesia dengan menabrak batas undang-undang dan konstitusi. Kritik itu disampaikan oleh Ketua BEM UAD Rendy Suharsono lewat seruan moral bersama sejumlah Guru Besar dan dosen UAD Senin (5/2/2024).
Secara tegas, Rendy turut menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang semakin tergerus pelanggaran prinsip-prinsip. Mulai dari pelanggaran etika, norma-norma keadaan hingga etika kewarganegaraan.
"Kami merasa perlu untuk menyoroti sikap Presiden yang bukannya menunjukkan sikap kenegarawanan, melainkan menampilkan wajah totaliter dengan berpihak kepada salah satu pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sehingga mencoreng esensi demokrasi. Seorang pejabat negara yang dipilih langsung oleh rakyatnya sendiri, sudah sepatutnya menghargai dan menghormati hak setiap warga negara untuk menentukan pilihannya masing-masing," ujarnya.
Rendy mengatakan, penyelenggara negara semestinya harus menjaga demokrasi dengan sungguh-sungguh. Ketidaknetralan pemerintah dalam proses pemilu merupakan ancaman serius terhadap fondasi demokrasi.
"Sikap ugal-ugalan dan keberpihakan yang terlihat jelas merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang seharusnya membawa keadilan, kesetaraan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat," katanya.
Atas keprihatinan tersebut, Rendy mengajak Presiden dan seluruh penyelenggara negara di pusat dan daerah untuk merefleksikan kembali prinsip-prinsip demokrasi, menjaga netralitas dan menghindari keberpihakan yang dapat merugikan proses demokrasi.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait