YOGYAKARTA, iNews.id- Hingga akhir Januari 2023 yang lalu, jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seluruh Indonesia sudah mencapai 240 juta orang. Jumlah tersebut sudah mencakup 91 persen dari seluruh Indonesia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof Ali Gufron Mukti mengungkapkan jika saat ini sudah ada 23.341 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.963 Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang mereka layani. Selain itu sudah ada 20 provinsi dan 330 kabupaten/kota yang sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC).
"Realisasi biaya kami terus mengalami peningkatan. Tahun 2014 yang lalu mencapai Rp42,6 triliun kemudian tahun 2022 lalu, kita mencapai Rp113,4 Triliun," katanya dalam seminar Internasional Menyambut 1 Abad PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan 14 Tahun PKU Muhammadiyah Gamping di Yogyakarta, Kamis (9/3/2023).
Gufron mengatakan, semuanya biaya tersebut diambilkan dari uang peserta BPJS Kesehatan karena BPJS Kesehatan didirikan untuk menutup biaya layanan rumah sakit. Sehingga dulu muncul kesan jika sejak berdiri BPJS Kesehatan selalu defisit.
Sehingga karena defisit maka BPJS Kesulitan membayar rumah sakit dan rumah sakit kesulitan untuk biaya operasional. Hingga akhirnya muncul kesan jika peserta BPJS menjadi beban rumah sakit.
"Dulu ada kesan jika orang kayalah yang menjadi penyebab BPJS Kesehatan defisit. Karena ada kesan orang kayalah yang sering membutuhkan biaya besar untuk pengobatan, seperti untuk pengobatan jantung," ujarnya.
Padahal, sejatinya bukan seperti itu. Karena ternyata biaya paling banyak yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan tersebut adalah untuk peserta bantuan iuran (PBI) dari pemerintah.
"Yang update 2021-2022 kami ada 96 juta peserta itu yang berasal dari PBI. Dan mereka yang paling banyak menggunakan biaya kesehatan. Sekarang sakit jantung tidak hanya diderita orang kaya saja, banyak peserta PBI yang juga melakukan perawatan jantung,"katanya.
Dan kini BPJS Kesehatan sudah berubah dan berhasil memperbaiki kinerjanya. BPJS Kesehatan kini tidak lagi defisit namun justru telah menunjukkan tren keuangan yang positif. Mereka berhasil mengatur cashflownya dengan lebih baik.
Karena telah menunjukkan kinerja positif maka pihaknya telah merancang beberapa program. Di antaranya adalah memberikan Down Payment (DP) kepada pihak rumah sakit peserta BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mendukung cashflow dari rumah sakit.
"Kami lakukan inovasi. hanya dengan KTP nanti peserta bisa mendapatkan layanan di mana saja, kemudian tidak harus antri di rumah sakit karena bisa antri dari mana saja. Dan beberapa lainnya,"katanya.
Editor : Ainun Najib
Artikel Terkait