SLEMAN, iNews.id - Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di sektor maritim, hanya 1,68 juta jiwa atau 0,96 persen. Kondisi ini sangat ironis karena bangsa ini dikenal sebagai negara maritim dengan lautnya yang sangat luas.
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Laksdya TNI Harjo Susmoro mengatakan, posisi perairan Indonesia berada di posisi strategis bagi pelayaran dan perdagangan internasional.
“Perairan Indonesia berada pada posisi silang dan termasuk kita punya 4 dari 9 choke point dunia,” katanya saat memberikan kuliah umum yang bertajuk Strategi Keamanan Nasional Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, di Sekolah Pascasarjana UGM, Rabu (24/8/2022).
Indonesia memiliki pulau yang jumlahnya mencapai 17.504 dengan jumlah penduduk 278,2 juta jiwa. Namun dari jumlah penduduk yang sebanyak itu, hanya segelintir saja yang bergerak dalam dunia maritim atau sektor kelautan.
“Hanya 1,68 juta atau 0,96 persen penduduk yang bergulat di maritim, sisanya banyak di daratan,” katanya.
Pada zaman penjajahan Belanda, Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang kuat. Setelah penjajahan sebagian besar masyarakat Indonesia bergerak di bidang agraris.
“Selama penjajahan tidak hanya kekayaan alam yang dikuras tapi jiwa, semangat dan karakter rakyat yang sebagian besar bahari diubah menjadi agraris,” ujar dia.
Untuk mendukung kembalinya kedaulatan dan kemandirian maritim, diperlukan upaya untuk membangun kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola sumber daya laut, prioritas pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, memperkuat diplomasi maritim.
“Maritim itu bisa menjadi media pemersatu bangsa, media perhubungan, media penyedia sumber daya alam, media membangun pengaruh dan media pertahanan dan keamanan,” katanya.
Tidak kalah penting adalah penguatan kualitas sumber daya manusia dalam membangun pengelolaan sistem keamanan nasional serta memiliki keuletan dan ketangguhan yang tinggi dalam bekerja.
Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait