Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. (foto: antara)
Antara

YOGYAKARTA, iNews.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan dugaan tindak penganiayaan dan penyiksakan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta. Sebelumnya Komnas HAM telah melakkan investigasi setelah sejumlah mantan WBP mengadukan permasalahan ini ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI). 

“Telah terjadi kekerasan, penyiksaan, dan merendahkan martabat di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta," kata Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam saat konferensi pers virtual mengenai "Hasil Pemantauan dan Penyelidikan" Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta dipantau di Yogyakarta, Senin (7/3/2022).

Komnas HAM telah melakukan investigasi di lapas ini setelah mantan WBP mengadukan ke ORI pada 1 November 2021. Dalam aduan mereka mengaku menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Kejadian kekerasan ini ditengarai sudah berlangsung sejak 2020. 

Praktik ini beriringan dengan upaya pemberantasan penggunaan narkotika di dalam lapas itu dalam waktu yang singkat dengan target maksimal. Saat pemberantasan inilah muncul tindak kekerasan, penyiksaan, dan merendahkan martabat.

Saat ini sudah ada beberapa petugas lapas yang mengakui tindakannya. Ada yang memukul, menendang dan mencambuk dengan selang. Dalam investigasi, beberapa petugas lapas juga ada yang melihat langsung pemukulan dan penelanjangan terhadap WBP baru sebelum masuk di blok. 

“Ada petugas yang masih satu regu yang melihat kejadian itu,” katanya.

Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Wahyu Pratama Tamba mencatat sembilan tindakan penyiksaan dan kekerasan fisik terhadap WBP di lapas itu, di antaranya pemukulan, baik menggunakan tangan kosong maupun menggunakan alat, seperti selang, kabel alat kelamin sapi, dan kayu.

"Pencambukan menggunakan alat pecut dan penggaris, ditendang, dan diinjak-injak dengan menggunakan sepatu PDL," kata Wahyu Pratama.

Komnas HAM juga mencatat delapan tindakan perlakuan buruk serta merendahkan martabat, mulai dari memakan muntahan makanan, meminum dan mencuci muka dengan air seni, dan pencukuran atau penggundulan rambut dalam posisi telanjang.

Tindakan ini terjadi di 16 titik tempat lokasi, antara lain Branggang (tempat pemeriksaan pertama saat WBP baru masuk lapas), blok isolasi pada kegiatan masa pengenalan lingkungan (mapenaling), lapangan, setiap blok-blok tahanan WBP, aula bimbingan kerja (bimker), kolam ikan lele, serta ruang P2U dan lorong-lorong blok.

"Waktu terjadinya penyiksaan, pada saat WBP baru masuk dalam lapas dalam kurun waktu 1—2 hari, pada masa pengenalan lingkungan, dan saat WBP melakukan pelanggaran," kata dia.

Atas temuan itu, Koordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Endang Sri Melani menyatakan, Komnas HAM merekomendasikan agar Menteri Hukum dan HAM segera melakukan pemeriksaan terhadap siapa pun yang melakukan atau mengetahui tindakan penyiksaan namun tidak mengambil langkah untuk mencegah.

Sejumlah pihak yang direkomendasikan untuk diperiksa, antara lain sipir lapas, penjaga pintu utama, eks kalapas, maupun eks kepala KPLP periode 2020, serta pihak terkait lainnya.

"Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY Gusti Ayu Putu Suwardani mengapresiasi kinerja Komnas HAM serta berkomitmen mencermati hasil investigasi dan rekomendasi dari lembaga itu.

"Permohonan maaf atas kelalaian yang diduga telah dilakukan oleh beberapa oknum petugas terhadap beberapa WBP LP Narkotika Yogyakarta," kata Ayu.

Kanwil Kemenkumham telah terlebih dahulu melakukan langkah yang direkomendasikan Komnas HAM, antara lain melakukan pemeriksaan terhadap beberapa oknum petugas yang diduga terlibat.

”Lima oknum petugas yang disinyalir melakukan kekerasan telah dipindahkan ke Kantor Wilayah, menetapkan pejabat sementara dan merotasi beberapa petugas untuk menetralisasi situasi dan kondisi," katanya.


Editor : Kuntadi Kuntadi

BERITA TERKAIT