Kejaksaan Tinggi Yogyakarta menyatakan berkas dua wajib pajak masing-masing HP dan PT PJM itu telah lengkap alias P21. (Foto : Dok Kanwil Pajak DIY)
erfan erlin

YOGYAKARTA, iNews.id- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP DIY menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus laporan SPT tidak sesuai kenyataan ke Kejaksaan. Kejaksaan Tinggi Yogyakarta menyatakan berkas dua wajib pajak masing-masing HP dan PT PJM itu telah lengkap alias P21.  

Plt Kepala Kanwil DJP DIY, Slamet Sutantyo mengatakan,  Kamis (22/9/2022) ini, Kanwil menyerahkan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP DIY kepada Kejaksaan. 

Usai Kejati DIY telah menerbitkan Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21) dengan surat nomor B-2129/M.4.5/Ft.2/09/2022 atas nama tersangka HP dan surat nomor B-2128/M.4.5/Ft.2/09/2022 atas nama tersangka PT  PJM. 

"Berkas P21 tersebut telah dikeluarkan Kajari tanggal 13 September 2022 Lalu kita serahkan tersangka dan barang bukti ke mereka (kejaksaan)," kata dia, Kamis (22/9/2022).

Slamet mengatakan, HP dan PT PJM dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh tersangka HP dalam masa pajak Januari sampai dengan September 2016.

Aksi tersebut mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp50,53 miliar. Sedangkan Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh tersangka PT PJM dalam masa pajak Oktober 2016 sampai dengan Desember 2017 menimbulkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp46,8 miliar.

"Pengungkapan ini merupakan keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum kami berkat penerapan forensic digital dalam pengumpulan data," ujarnya.

Pengenaan tersangka pada PT PJM  ini merupakan hasil penyidikan pidana pajak dengan tersangka korporasi yang pertama kali dilakukan oleh PPNS Kanwil DJP di luar Kanwil DJP yang ada di Jakarta. Kedua tersangka yaitu HP dan PT PJM disangkakan dengan dua pasal sekaligus.

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

"Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap,"ujar dia.

Aset  kedua tersangka yang disita dan diblokir dalam rangka untuk pemulihan kerugian pendapatan negara. Tersangka HP berupa uang tunai senilai Rp13 juta, perhiasan dan tanah dan bangunan dengan nilai Rp45 miliar.

Sementara dari tangan tersangka PT PJM mereka menyita jang tunai senilai Rp12.006.183.846,00 perhiasan serta tanah dan bangunan dengan nilai Rp30.772.304.000,00, jam tangan mewah 9 buah, kendaraan roda empat dengan nilai Rp358.203.000,00, tas mewah 32 buah dan sepeda motor dengan nilai Rp40.018.000,00

"Penegakan hukum ini penting dilakukan demi pengamanan penerimaan dan untuk memberikan rasa keadilan bagi sebagian besar wajib pajak lainnya yang telah patuh dalam membayar pajak,"ujarnya.


Editor : Ainun Najib

BERITA TERKAIT