Busyro melihat atas nama komitmen kepada bangsa dan rakyat yang berdaulat, logika moral demokratis dan moral politik, kebijakan itu tidak diterima ormas apa pun itu. PP Muhammadiyah sampai saat ini belum menggelar rapat terkait polemik ini.
“Baru pada tahap mendapatkan masukan-masukan, termasuk dari Majelis Hukum dan HAM dan LBH PP Muhammadiyah. Masukan ini sudah disampaikan yang intinya PP Muhammadiyah ekstra hati-hati dalam menyikapi tawaran ini,” kata dia.
Editor : Kastolani Marzuki
TAG
busyro muqoddas kebijakan presiden joko widodo organisasi kemasyarakatan mengelola tambang muhammadiyah
busyro muqoddas kebijakan presiden joko widodo organisasi kemasyarakatan mengelola tambang muhammadiyah
Artikel Terkait