Publik Malaysia dibuat marah terkait dugaan penyalahgunaan dana pengadaan 6 kapal perang senilai Rp30 triliun. (Foto: Reuters).
Anton Suhartono

KUALA LUMPUR, iNews.id - Pemerintah Malaysia memesan enam kapal perang senilai Rp11 triliun. Kapal itu dipesan sejak 2011 atau 11 tahun lalu, namun hingga  sekarang belum ada satu pun yang jadi.

Publik Malaysia pun geram geram terkait dugaan penyelewengan dana pengadaan enam kapal perang pesisir (LCS) ini. 

Skandal yang mengegerkan Negeri Jiran ini pertama kali terkuak pada 4 Agustus setelah Komite Akuntan Publik (PAC) mengirim laporan ke parlemen. 

Data mengungkap, sebagian dari dana, yakni 1,4 miliar ringgit atau sekitar Rp4,7 triliun, digunakan untuk tujuan lain, termasuk adanya pembengkakan.

Proyek pengadaan ini menelan biaya total 9 miliar ringgit atau sekitar Rp30 triliun dan 6 miliar ringgit di antaranya sudah dibayarkan. Meski demikian hanya sangat sedikit dari perkembangan pengadaan kapal yang dicapai. Bahkan desain untuk kapal-kapal tersebut belum selesai.

Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Sedianya kapal-kapal itu akan dibangun oleh Galangan Kapal Boustead dan dikirim mulai 2019.

Beberapa nama pejabat menjadi sasaran kemarahan publik Malaysia, yakni Presiden Organiasasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Ahmad Zahid Hamidi, yang pada 2011 menjabat menteri pertahanan; mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang pada masa jabatannya mencairkan dana untuk proyek tersebut; dan mantan Wakil Presiden UMNO Hishammuddin Hussein, yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan.

Seruan untuk membentuk tim penyelidikan guna mengungkap dugaan penyelewengan ini pun mencuat. Kubu oposisi menyerukan agar parlemen segera menggelar sidang khusus membahas masalah ini sebelum masa jabatan pemerintah yang berkuasa saat ini berakhir pada Juli 2023.

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob berjanji untuk melakukan penyelidikan publik yang transparan terhadap proyek ini. Kabinetnya juga memutuskan untuk mengungkap dokumen terkait dengan kontrak pengadaan enam kapal tersebut, termasuk laporan forensik tahun 2019 atas kegagalan kontraktor untuk mengirim satu kapal.

Sekitar 100 orang berunjuk rasa di Kuala Lumpur pada Minggu (14/8/2022) untuk mengecam skandal kapal perang. Mereka mengenakan pakaian serba hitam untuk mengungkapkan kekecewaan.

Massa menyamakannya skandal ini dengan penyalahgunaan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang merugikan negara 4,5 miliar dolar AS. Kasus ini menyeret Najib Razak.

“Sejujurnya, saya sangat lelah dengan ini dan uang saya dicuri oleh para penjahat. Kami tidak pantas diperlakukan seperti ini,” kaya seorang demonstran, Norhafizah Hashim, dikutip dari The Straits Times.

Selain dari unsur masyarakat, demonstrasi juga dihadiri partai politik seperti dari Aliansi Persatuan Demokrasi Malaysia (Muda) dan sayap pemuda Partai Aksi Demokrasi.


Editor : Ainun Najib