YOGYAKARTA, iNews.id – Ratusan pengemudi becak motor (betor) menggelar aksi di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (25/9/2018). Mereka yang tergabung dalam Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMY) meminta legalitas atau izin operasional. Termasuk meminta lahan agar bisa mangkal di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta.
Ketua PBMY Parmin mengatakan, kondisi pengemudi betor saat ini sudah semakin sulit. Pemerintah telah melarang keberadannya melalui Surat Edaran 551.2/0136 tentang Larangan Betor sejak 2004 silam. Padahal menjadi pengemudi betor merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dan mata pencaharian mereka.
Pembangunan di Malioboro menjadikan keberadaan pengemudi kian sulit. Mereka tidak bisa mangkal dengan keberadaan lahan yang semakin sempit. “Kami mohon aspirasi kami didengar,” kata Parmin, Selasa (25/9/2018).
Dia menjelaskan, di DIY ada lebih dari 2.500 pengemudi betor. Sebagian mangkal dan menggantungkan penumpang dari kawasan Jalan Malioboro dan sekitarnya. Pendapatan mereka pun tidaklah seberapa. Setiap harinya hanya bisa mendapat Rp30.000, tidak sebanding untuk mencukupi biaya dan kebutuhan hidup.
“Kebanyakan kami sudah berusia tua. Kami butuh solusi masalah ini,” ujarnya.
Koordinator aksi Sugito menambahkan, kawasan Jalan Malioboro sudah tidak seramah dulu. Pembangunan yang dilakukan tidak memberikan ruang bagi mereka untuk mangkal dan mengais rejeki. Dengan diletakkannya batuan bulat di sepanjang trotoar, tidak bisa dipakai untuk mangkal, begitu pun halnya dengan becak ontel.
“Kami harus ke mana. Penumpang kami hanya dari pengunjung Malioboro,” ucapnya.
Upaya para pengemudi betor untuk menjalankan aktivitasnya juga tidak bisa nyaman. Mereka kerap harus kucing-kucingan agar tidak terjaring razia kepolisian. Kebanyakan memilih beroperasi pada malam hari karena dirasakan lebih aman.
Sugito menuturkan, keberadan betor juga semakin terpinggirkan dengan adanya aplikasi transportasi online. Saat ini banyak pengunjung Malioboro berganti dengan ojek online baik dengan sepeda motor atau pun mobil. “Kami mohon keadilan agar diberikan ruang,” tuturnya.
Aksi para pengmudi betor ini pun bukanlah kali pertama. Mereka sudah sering menggelar aksi baik di DPRD DIY maupun di Pemkot Yogyakarta, serta Dinas Perhubungan. Mereka selalu menuntut payung hukum agar betor bisa tetap beroperasi.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait