JOGJA, iNews.id - Aktivis reformasi 1998 menilai demokrasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur hingga terang-terangkan dilanggar. Sebagai bentuk protes mereka pun menggelar aksi jalan mundur sambil membawa obor ke Istana Istana Kepresidenan atau Gedung Agung Yogyakarta, Kamis (8/2/2024) malam.
Salah satu inisiator kegiatan Titok Hariyanto menjelaskan aksi jalan mundur ini sejalan secara simbolis menjelaskan mundurnya demokrasi saat ini. Ada pelanggar demokrasi etika dalam kepemimpinan Jokowi.
"Demokrasi telah terang-terangan dilanggar. Omong kosong kalau yang dikatakan hari ini tidak melanggar etika," ujar Titok Hariyanto, aktivis eks UGM saat berorasi di depan Gedung Agung.
Para aktivis reformasi 98 di antaranya berasal dari alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UIN) Sunan Kalijaga, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Sanata Dharma (USD), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) dan beberapa perguruan tinggi lainnya berjalan mundur dari Alun-alun utara Yogyakarta-Titik Nol Kilometer-Istana Negara atau sering disebut Gedung Agung.
Berpakaian serba hitam mereka perlahan melangkah mundur melewati Museum Sonobudoyo, Kantor Cabang Utama BNI, lalu menyeberangi simpang empat Titik Nol Kilometer Yogyakarta menuju depan Gedung Agung Yogyakarta sembari membawa obor dan diiringi lagu 'Darah Juang'.
Selain terjadi kemunduran demokrasi, dua lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terang-terangan melakukan pelamggaran etik. Di mana secara pararel dalam konteks kasus sama, yakni menyangkut persyaratan dan pendaftaran capres/cawapres 2024.
"Kedua lembaga tinggi negara ini telah mencederai, juga mengkhianati proses pelembagaan demokrasi yang susah payah diperjuangkan sejak era gerakan Reformasi 1998," ujarnya.
"Nilai-nilai etika moral yang menjadi sumber rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diingkari," katanya.
Pemicunya, semua karena adanya upaya pelanggengan kekuasaan dinasti politik keluarga Jokowi. Karena relasi kuasa ini pula yang menurut para aktivis '98, pada gilirannya mengancam kehidupan demokrasi Indonesia dan memunculkan tirani politik mencengkeram.
Oleh karenanya, aktivis reformasi 98 mengajak semua pihak untuk memanfaatkan momentum Pemilu nanti untuk memberikan satu pelajaran kepada siapapun yang sekarang ini menodai demokrasi dan mencederai semangat reformasi 98.
"Kami mengajak semua ppihak untuk kembali kepada semangat reformasi 98," katanya.
Titok melanjutkan, reformasi '98 bukan sekadar soal melengserkan Soeharto dari kursi kepresidenan, melainkan juga membangun suatu nilai baru yang lebih menghargai kebebasan, memberikan ruang lebih demokratis kepada masyarakat.
Dia mengajak masyatakat untuk mewujudkan pemilu berasaskan luber jurdil, tanpa indikasi keberpihakan pemerintah kepada kontestan. Karena saat ini pemerintahan yang berkuasa dengan terang-terangan berpihak pada salah satu pasangan yang berkontestasi.
"Jelas sekali bahwa pemerintahan yang sekarang berkuasa, dia sedang berpihak. Itu harus diingatkan," ujar Titok.
Editor : Nani Suherni
Artikel Terkait