Pedagang sapi di Kulonprogo berharap dinas turun mengecek kondisi sapi dan mengeluarkan SKKH. (foto: iNews.id/Kuntadi)
Kuntadi, Antara

KULONPROGO, iNews.id - Sejumlah pedagang sapi di Kabupaten Kulonprogo berharap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pemeriksaan ternak dan mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) menjadikan pedagang dan peternak terancam merugi

“Kami harap dinas datang memeriksa. Selama ini kami undang dokter hewan di Puskeswan,” kata Pedagang dan peternak sapi Agus Parmono, Senin (20/6/2022). 

Wabah PMK menjadi peternak dalam kondisi dilematis. Mereka tidak berani menampung tenak dalam jumlah banyak menghadapai Idul Adha, sementara saat ini pesanan terus berdatangan. Jika dipaksa menampung mereka akan menanggung resiko jika ada ternak yang tertular. 

“Sapi saya ada tiga yang menjalani karantina. Kemarin bawa satu dari bantul dan ternyata positif dan menular ke yang lain,” katanya. 

Pedagang juga kesulitan mendapatkan ternak untuk kebutuhan kurban maupun potong. Sebab banyak pasar tutup dan lalu lintas ternak diawasi. Jika ada pasar yang buka, ternak yang dibawa juga sangat terbatas. 

Pedagang saat ini diuntungkan dengan Idul Adha, karena harga naik hingga Rp2 juta. Jika tidak ada Idul Adha dipastikan harga akan turun, karena pedagang juga tidak berani menampung. 

“Stok hanya ada 15, saya tidak berani banyak takut merugi,” katanya.
 
Pedagang sapi yang lain Olan Suparlan, mengatakan biaya pengujian SKKH ternak cukup mahal jika mengajukan diri ke Balai Besar Veteriner. Dia berharap dinas turun dan memeriksa.  

“Untuk mendapatkan SKKH, pedagang harus melakukan uji laboratorium ke Balai Besar Veterine (BBVet) dengan biaya yang cukup mahal,” katanya. 

Menurutnya, hewan ternak dari Bali sudah masuk ke Kulonprogo. Namun hewan ternak dari Kulonprogo tidak bisa keluar karena Dinas Pertanian dan Pangan tidak mengeluarkan SKKH.

"Saya sudah menjual 70 ekor sapi untuk kurban. Permintaan hewan kurban sangat banyak, tapi kami kesulitan mendatang hewan kurban dari luar daerah," katanya.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulonprogo Aris Nugraha mengatakan, petugas gabungan dari DPP, dan Polri melakukan pengawasan lalu lintas hewan ternak yang keluar masuk ke Kulonprogo. Petugas juga melakukan pemeriksaan rutin terhadap hewan ternak yang suspek dan positif penyakit mulut dan kuku (PMK).

"DPP Kulonprogo memiliki standar operasional prosedur (SOP). Hewan yang masuk ke wilayahnya harus dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari daerah asal dan bukan dari daerah wabah," katanya.


Editor : Kuntadi Kuntadi

BERITA TERKAIT