YOGYAKARTA, iNews.id - Protes kaum buruh di Yogyakarta langsung ditanggapi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. Menurutnya penetapan UMP sudah berdasarkan pada negosiasi antara serikat buruh dengan asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo).
"Ya Rp5 juta pun belum layak kalau butuhnya Rp10 juta," kata Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di Kepatihan Yogyakarta, Selasa (3/11).
Dijelaskannya dalam penetapan UMP pihak Pemda DIY sifatnya memfasilitasi antara serikat pekerja dengan Apindo. Dengan demikian yang sudah dilakukan dalam pembahasan kenaikan UMP merupakan kesepakatan bersama. "Kalau sekarang (minta) Rp3 juta lebih, saya kira suruh negosiasi sendiri sama Apindo bisa nggak," katanya.
Menurut Sultan, upah Rp1,7 juta perbulan tersebut tidak untuk seluruh pekerja. Namun berlaku bagi pekerja yang baru. Setelah masa kerja 1 tahun lanjutnya, akan ada kenaikan gaji berkala dari perusahaan. "Sedang faktanya biarpun kita memutuskan Rp1,7 juta, itu kan bagi pekerja yang baru bukan seluruh pekerja," ujar Sultan.
Sri Sultan melanjutkan, pihaknya tidak bisa sewenang-wenang menerapkan UMP sepihak. Namun berdasarkan kesepakatan bersama.
"Di sini bukan dalam arti saya mengeluarkan keputusan kan bukan mau saya sendiri. Dasarnya kesepakatan yang dicapai oleh Apindo dan para laryawan. Kesepakatannya berapa itu ya udah saya hanya bernegoisasi dari pada pakai koma piye nak digenepi (bagaimana kalau dibulatkan)," kata Sultan.
Editor : Ainun Najib
Artikel Terkait