Bantuan ini bersifat stimulan, sehingga masyarakat diharapkan berkontribusi melalui gotong royong atau dana tambahan untuk mengoptimalkan pembangunan. Pendataan calon penerima dilakukan di tingkat desa dan kelurahan, dengan kriteria ketat yang mencakup kemauan untuk swadaya dan gaya hidup non-konsumtif.
Menurut data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Gunungkidul, jumlah RTLH di kabupaten ini masih cukup tinggi, mencapai ribuan unit, yang terus dimasukkan dalam daftar prioritas program pembangunan sosial daerah.
Warga Desa Karangmojo, seperti Suparman (48), menyambut baik program ini. “Bantuan ini sangat membantu kami memperbaiki rumah yang sudah reyot. Kami juga setuju dengan imbauan bupati untuk tidak boros, agar dana bisa digunakan sebaik mungkin,” ujarnya.
Program BSPS di Gunungkidul menjadi bagian dari upaya nasional melalui National Affordable Housing Program (NAHP) untuk meningkatkan akses perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemkab Gunungkidul berharap kebijakan prioritas non-perokok ini dapat menjadi teladan bagi daerah lain, sekaligus mendorong perubahan gaya hidup yang lebih sehat dan produktif di kalangan penerima bantuan. Dengan pendekatan ini, Gunungkidul menargetkan pengurangan signifikan jumlah RTLH dalam beberapa tahun ke depan, sekaligus memperkuat keswadayaan masyarakat.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait