Audit Tata Ruang di Sleman, Kementerian ATR/BPN Temukan 7 Lokasi Pelanggaran

SLEMAN, iNews.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menengarai ada tujuh lokasi pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman yang melanggar aturan. Menindaklanjuti temuan itu, mereka memasang dua papan pengawasan.

Kasubdit Penegakkan Hukum dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang (PSPR) Kementerian ATR/BPN, Muhammad Darmun mengatakan, ada sembilan titik pemanfaatan ruang di Sleman yang tidak sesuai. Lokasi ini ditemukan dari hasil audit pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Baca Juga

Desak Penuntasan Korupsi Stadion Mandala Krida, Aktivis JCW Bertopeng Super Hero

“Sebenarnya ada sembilan, tetapi yang dua memiliki dokumen perizinan, sehingga tinggal tujuh yang ditengarai melanggar,” katanya, Kamis (26/11/2020)

Secara umum, kata Darmun untuk pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Sleman cukup baik. Hanya saja, ada aturan yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan izin ruang. Hal ini harus diselesaikan agar tidak terjadi pelanggaran.

Baca Juga

Seribu Lebih Surat Suara Pilkada di Sleman Rusak

“Hari ini kami pasang papan pengawasan di dua lokasi yang melanggar aturan di Caturtunggal, Kapanewon Depok dan di Sendangadi, Mlati,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Sleman, Muhammad Sugandi mengatakan tujuh pelanggaran ini sebenarnya masih dalam proses perizinan. Kementerian hanya memasang papan pengawasan di dua lokasi dengan pertimbangan sebagai pengingat dan pengawasan dari kabupaten.

“Ketujuh lokasi memang masih berproses, dan hanya ada dua lokasi yang dipasang sebagai pengingat dan informasi kepada masyarakat,” katanya.

Baca Juga

Lapor Sleman, Jadi Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik

Terkait adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan di Sleman, Sugandi mengaku ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Termasuk sanksi administrasi yang disiapkan berupa surat peringatan atau penghentian kegiatan, sampai penutupan lokasi dan denda administrasi.

Editor: Kuntadi Kuntadi