Bubar Sejak 2019, Mahfud MD: Aktivitas FPI Dilarang

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan organiasi Front Pembela Islam (FPI) sudah bubar sejak 2019 lalu. Organisasi ini juga dilarang melakukan kegiatan. 

“FPI sejak tanggal 21 Juni 2019 secara dejure telah bubar sebagai ormas,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers, Rabu (30/12/2020).

Baca Juga

Kambing Bermata Satu Lahir di Sleman, Hanya Bertahan Hidup 6,5 Jam

Selain sudah bubar, organisasi yang dipimpin oleh Habib Rizieq ini juga dilarang untuk melakukan kegiatan. Larangan ini dituangkan dalam surat keputusan bersama sejumlah kementerian dan lembaga tingi Negara, yang disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD didampingi sejumlah menteri, Panglima TNI dan Polri serta Kepala BIN. 

Mahfud menambahkan, FPI tidak memiliki legal standing alias dasar hukum. FPI tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga

Diguyur Hujan Deras, 2 Tebing di Kulonprogo Longsor Menutup Jalan

"Pemerintah akan melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan semua kegiatan yang dilakukan FPI karena tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas, maupun organisasi biasa," kata dia.

Hadir dalam jumpa pers akhir tahun ini antara lain Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna H Laoly, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung St Burhanuddin, dan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar.

Baca Juga

Langgar Disiplin dan Kode Etik, 2 Polisi di Polda DIY Dipecat

FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 di halaman Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, oleh sejumlah habib, ulama dan aktivis muslim. Dalam perkembangannya, FPI menunjuk Habib Rizieq Shihab sebagai imam besar. Adapun ketua umum saat ini dijabat Shobri Lubis.

FPI terus menjadi kontroversi. Belum lama ini Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, secara normatif FPI tidak ada karena tak memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar di Kemendagri

Editor: Kuntadi Kuntadi