Epidemolog UGM: Pendidikan Tatap Muka Januari 2021 Kurang Tepat

SLEMAN, iNews.id - Langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang membolehkan sekolah menggelar kegiatan tatap muka pada Januari 2021 mendapat kritikan. Epidemiolog UGM Bayu Satria Wiratama menilai langkah itu tidak tepat.

Bayu menyebut melihat data Covid-19 di Indonesia secara umum sekolah tatap muka pada Januari 2021 dinilai belum tepat. Untuk dapat menakar kesiapan hal ini perlu dilihat dari kondisi di setiap provinsi, kabupaten, atau kota.

Ratusan Anggota KPPS di Gunungkidul Tolak Rapid Test

“Karena ada daerah yang memang kasusnya dari awal sedikit dan tergolong bagus, mungkin di situ bisa dipertimbangkan,” kata Bayu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/12/2020).

Bayu menjelaskan selain penerapan protokol kesehatan Covid-19 seperti menjaga jarak, mengenakan masker, dan mencuci tangan, dalam konteks kegiatan belajar mengajar di sekolah juga diperlukan sejumlah protokol tambahan.

Belajar dari Wayang, Sri Muslimatun Bangun Sleman Lebih Berbudaya

Protokol ini berupa pengawasan harian kondisi murid, guru dan orang tua murid, pengaturan jam kelas menjadi lebih pendek, pengaturan posisi duduk di kelas dan ruang guru, serta bagaimana memastikan setiap kelas memiliki ventilasi yang baik.

Termasuk adanya asesmen yang lebih detil untuk pembukaan sekolah pada jenjang SD dan jenjang pendidikan di bawahnya, karena lebih sulit untuk memastikan setiap siswa dapat tetap menerapkan protokol kesehatan.

Datangi Habib Rizieq di Petamburan, Polisi Disambut Salawat : Biar Panas Kupingnya

“Karena itu perlu upaya lebih, mulai dari kesiapan guru, edukasi ke anak-anak untuk persiapan mengikuti pembelajaran tatap muka, pengawasan saat belajar, hingga pengaturan jam belajar,” ujarnya.

Menurut Bayu anak usia SD ke bawah yang paling susah untuk menggunakan masker. Jadi tingkat kesulitannya memang lebih tinggi dibandingkan dengan SMP dan SMA. Sedangka pendidikan tatap muka di jenjang pendidikan tinggi, perlu koordinasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap mahasiswa yang akan memasuki daerah tersebut.

“Semua mahasiswa yang akan datang ke suatu daerah menurutnya wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Jika memastikan akan melakukan perkuliahan, perlu mempersiapkan kondisi ruang kuliah, pengawasan mahasiswa terkait dengan gejala, komunikasi dengan Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya,” katanya.

Editor: Ainun Najib