Gubernur DIY Tak Permasalahkan Status Provinsi Termiskin di Jawa, Ini Alasannya

YOGYAKARTA, iNews.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak mempermasalahkan DIY menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Menurutnya ada anomali yang tidak terjadi di wilayah lain di Indonesia.

Sultan mengatakan, selama ini perhitungan angka kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) hanya mendasarkan pada tingkat konsumsi masyarakat. Di antaranya adalah pemenuhan kalori setiap penduduk sebesar 2.500 kalori. 

Baca Juga

3 Kendaraan Bertabrakan di Bugisan Bantul, 1 Pengendara Motor Tewas

"Sekarang saya tanya apakah njenengan (anda) makan itu selalu menghitung berapa kalorinya. Saya kira tidak (menghitung). Sayapun tidak," ujar dia, Rabu (26/1/2023).

Menurut Sultan, BPS juga tidak pernah memperhatikan karakter masyarakat DIY. Ketika ditanya makan, kemungkinan jawabnya akan makan seadanya yang penting ternak mereka tidak sakit. Dan itu memang karakter itu ada di masyarakat Yogyakarta. 

Baca Juga

Tuduh Warganya Punya Pesugihan, Dukuh di Gunungkidul Didemo Mundur dari Jabatannya

Jika indikator penghitungan angka kemiskinan dari BPS yang hanya menggunakan pengeluaran per kapita, maka angka kemiskinan di DIY tetap tinggi. BPS juga mengesampingkan jika harga di Yogyakarta itu murah. 

“Coba anda makan bakso di Jogja, lebih murah mana dibanding daerah lain," kata dia.

Baca Juga

Asmindo Emoh DIY Provinsi Termiskin di Pulau Jawa

Masyarakat Yogyakarta, kata Sultan, mempunyai anomali yang lebih mengutamakan berinvestasi pada aset. Sedangkan survei BPS tidak menghitung aset milik masyarakat. 

"Berarti ada sesuatu yang sifatnya anomali kan gitu. Mungkin pola kebijakan itu berlaku seluruh Indonesia. Tapi di Jogja terjadi anomali seperti itu. Tapi kan BPS tidak bisa ubah (pola penghitungan) hanya untuk DIY," ujar Sultan. 

Sultan juga membandingkan jumlah penduduk miskin di DIY jauh berada di bawah Jawa Tengah. Namun selama ini masyarakat hanya melihatnya pada prosentase bukan pada berapa banyaknya warga miskin

"Ya Jogja 11 persen kalau penduduk 3,7 juta jiwa ya kira-kira 400 ribu (penduduk miskin). Tapi kalau Jawa Tengah 9 persen memang lebih rendah, ning (tapi) kalinya kan 36 juta jiwa. Kan beda. Iya to," kata Sultan.

Sultan menyebut masyarakat miskin akan selalu ada. Dengan asumsi klasifikasi masyarakat miskin di DIY menghabiskan kurang dari Rp480 ribu untuk biaya hidup. Meskipun diberi bantuan klasifikasinya juga ikut naik. 

"Tapi bagi saya no problem hanya sekarang bagaimana bantu orang miskin itu tidak mudah gitu Iho," terang Sultan.

Editor: Kuntadi Kuntadi