Jadikan Desa Pusat Pelayanan Publik, Pemda DIY Didorong Alokasikan Rp1 Miliar per Kelurahan

YOGYAKARTA, iNews.id- Sri Sultan HB  X dan Paku Alam X telah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027. DPRD DIY mendorong desa dijadikan pusat pelayanan publik.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menyebut pihaknya mendukung pembangunan di desa. Kalurahan dan kelurahan sudah saatnya dijadikan pusat pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi rakyat, dan pengembangan kebudayaan.

Baca Juga

Tergenang Air Hujan, 30 Hektare Tanaman Cabai di Kulonprogo Terancam Mati

"Kami mendukung pembangunan di Kalurahan dan Kelurahan dengan mengalokasikan anggaran minimal Rp1 miliar per Kalurahan dan Kelurahan," ujar politisi PDIP ini dalam siaran pers yang diterima iNews.id, Selasa (11/10/2022).

Untuk diketahui Pemda DIY mengubah nomenklatur desa dan kelurahan di tingkat kabupaten. Ini didasarkan dengan Peraturan Gubernur No  25 Tahun 2019.  

Baca Juga

Persaingan Ganjar dan Puan sebagai Capres, Begini Kata Sekjen PDIP

Penyebutan desa di kabupaten se-DIY berubah menjadi kalurahan, kemudian kepala desanya disebut lurah, sekretaris desa berganti nama menjadi carik sedangkan Sie Pelayanan menjadi Kamituwa.

Sementara untuk Kota Yogyakarta tidak ada perubahan. Penyebutan kelurahan tetap berlaku dan struktur perangkatnya tetap.

Baca Juga

Dilantik Presiden sebagai Gubernur, Sri Sultan Sudah 24 Tahun Pimpin DIY

"Ke depan, pemda DIY harus bekerja keras mewujudkan harapan rakyat untuk hidup bahagia dan sejahtera," ujarnya.

Eko menyebut harapan menjadikan desa sebagai pusat pelayanan dengan pemenuhan anggaran Rp1 miliar per kalurahan dan kelurahan ini merupakan satu dari 10 poin harapan masyarakat. Eko menyebut aspirasi masyarakat ini dihimpun dalam penjaringan aspirasi dari masyarakat. 

"Ada 10 poin harapan rakyat yang penting mendapatkan perhatian dan dengan kerja keras harus diwujudkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027 dibantu aparatur Pemda," ujarnya.

Editor: Ainun Najib