Kades di DIY Mengadu ke Ketua Komisi II, Minta Perpres 104/2021 Direvisi

Ainun Najib ยท Kamis, 30 Desember 2021 - 21:30:00 WIB
Kades di DIY Mengadu ke Ketua Komisi II, Minta Perpres 104/2021 Direvisi
Para kades di DIY yang tergabung dalam Apdesi foto bersama usai beraudensi dengan Ketua Komisi II DPR Ahmad Dolly Kurnia Tanjung. (Foto : Istimewa)

YOGYAKARTA, iNews.id- Kades di DIY yang tergabung dalam DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) DIY mengadu ke Ketua Komisi II DPR Ahmad Dolly Kurnia Tanjung. Mereka mengeluhkan Perpres No 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022. 

Pertemuan DPD Apdesi DIY dengan Ahmad Dolly Kurnia Tanjung ini digelar di di Hotel New Saphir Yogyakarta, Kamis (30/12/2021) dengan difasilitasi oleh DPD Partai Golkar DIY. Dolly didampingi Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman yang juga anggota Komisi VII DPR.

Di hadapan Dolly para kades ini mengeluhkan Perpres 104/2021 yang dianggap mencederai kewenangan desa dan menimbulkan konflik di desa.

Ketua DPD Apdesi DIY, Rustam Fatoni mengatakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perpres No 104/2021 tentang penggunaan dana desa tidak sejalan dengan UU No 6/2014 tentang Desa. 

Hal ini membuat desa tidak berwenang untuk mengatur dan mengurus dana desa sesuai hasil permusyawaratan di desa.

Selain itu penggunaan dana desa sesuai Perpres No 104/2021 berpotensi menimbulkan konflik antara Pemerintah Desa dan masyaraka. "Itu lantaran program yang telah disepakati dan disetujui bersama dalam musyawarah desa tidak akan terlaksana pada tahun 2022," ujarnya.

Untuk itu para kades ini meminta agar Perpres No104/2021 direvisi atau ditunda pelaksanannya tidak di tahun 2022. Mereka juga meminta kedaulatan desa dikembalikan ke mandat musyawarah desa.

Untuk diketahui pada Perpres 104/2021 pasal 5 ayat (4) disebutkan, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan penggunaan untuk : 
a. program perlindungan sosial berupa bantuan
langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen); 
b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen); 
c. dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap
desa; dan 
d. Program sektor prioritas lainnya.

Editor : Ainun Najib

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel: