Paguyuban Masyarakat Jogja Ancam Hancurkan Eksistensi PSI di DIY, Buntut Kritik Ade Armando

YOGYAKARTA, iNews.id - Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) mengancam akan menghancurkan eksistensi PSI di DIY, jika Ade Armando tidak segera meminta maaf. Sebelumnya politisi PSI itu mengkritik adanya politik dinasti di DIY yang dianggap menistakan keistimewaan Yogyakarta.  

Perwakilan Paman Usman Widihasto mengatakan, pihaknya menuntut PSI melakukan tindakan konkret atas apa yang dilakukan Ade Armando. Pernyataan Ade Armando tersebut tidak bisa dipisahkan sebagai pernyataan pribadi, sehingga partai turut bertanggung jawab dan segera mungkin mengambil tindakan tegas.

Baca Juga

Ade Armando Sebut Politik Dinasti di Yogya, Sultan: Diubah Aja Undang-Undangnya

"Kami menuntut PSI secara kelembagaan melakukan tindakan yang konkret atas apa yang dilakukan kadernya, atas nama Ade Armando. Harus ada sikap politik yang jelas dari PSI kepada Armando," kata Widihasto saat menggelar aksi di Kantor DPW PSI DIY, Senin (04/12/2023).

Paman Usman, kata dia, juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk menangkap Ade Armando, karena pernyataan yang disampaikan sebagai konten hoaks. Perbuatan itu patut diduga melanggar UU ITE Tahun 2016 tentang Penyebarluasan Berita Bohong.

Baca Juga

Ade Armando Kritik Politik Dinasti di Jogja, Kapolda: Tak Ada Pengamanan Khusus Aset PSI

Apa yang disampaikan Ade Armando telah menyerang secara verbal keberadaan DIY dengan menyebut jabatan gubernur dipegang oleh Sri Sultan HB X tanpa proses pemilihan umum yang dianggapnya sebagai praktik politik dinasti.

"Itu adalah penistaan terhadap sejarah keistimewaan Yogyakarta," ujarnya.

Baca Juga

Ditanya Sanksi Ade Armando, Ketua Umum PSI Kaesang: Nggak Ada Wawancara

Widihasto menilai Ade sama sekali tidak memahami bahwa konsitusi UUD 1945 adalah bersifat lex spesialis. Keistimewaan DIY yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan adalah keniscayaan konstitusi dari pasal 18 b ayat 1 UUD 1945 dimana negara menjamin satu-satunya pemerintahan daerah bersifat khusus atau istimewa berdasarkan hak asal-usul sebelum RI berdiri.

Hal itulah yang dijadikan dasar bahwa DIY tidak ada pemilihan umum gubernur/wakil gubernur melainkan melalui mekanisme penetapan Sultan dan Pakualaman bertahta.

“Kami beri waktu 2x24 jam kepada PSI untuk bersikap. Kalau tidak ada sikap yang jelas dari PSI untuk Ade Armando, kami rakyat Jogja akan menghancurkan PSI dengan merusak dan membersihkan PSI di Jogja. Kami akan copoti baliho-baliho PSI yang bertebaran banyak sekali," ujarnya. 

Wakil Sekretaris DPW PSI DIY, Ari Hidayat meyakinkan massa dengan menjanjikan akan menyampaikan tuntutan Paman Usman kepada pengurus partai pusat. Pihaknya juga turut menyayangkan pernyataan dari Ade Armando tersebut.

"Kami mendukung dan paham akan keistimewaan DIY. Sesegera mungkin kita akan berikan jawaban atas sikap kami (PSI) setelah koordinasi dengan pengurus pusat," katanya.

Editor: Kuntadi Kuntadi