Pasangan Belum Nikah Bisa Dipidana jika Check In di Hotel, Ternyata Begini Kata Praktisi Hukum

Ainun Najib ยท Selasa, 25 Oktober 2022 - 14:18:00 WIB
Pasangan Belum Nikah Bisa Dipidana jika Check In di Hotel, Ternyata Begini Kata Praktisi Hukum
Masyarakat tak perlu khawatir terkait pasal 145 RKUHP. Pasal itu tak bisa secara sembarangan menjerat pasangan yang chek in di hotel. (Foto Ilustrasi : Ist)

YOGYAKARTA, iNews.id-Beberapa waktu lalu pelaku wisata menyoroti pasal Perzinaan yang dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Mereka khawatir pasal itu merugikan dunia usaha terutama di bidang pariwisata dan perhotelan. 

Praktisi hukum asal DIY, Nanang Hartanto mengatakan masyarakat terutama kalangan pelaku wisata tak perlu khawatir berlebihan. Menurutnya pasal 145 Ayat 1 RKUHP tersebut tidak akan berdampak dalam perekonomian di bidang pariwisata. "Pasal tersebut lebih cenderung hukum privat," ujarnya, Selasa (25/10/2022).

Ketua DPD Konggres Advokad Indonesia (KAI) DIY ini mengungkapkan, bahwa dalam RKUHP yang mengatur Pasal 145 Ayat 1 yang berbunyi: 'setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena zina dengan dipidana paling lama  1 tahun atau denda Rp10 juta.'

Kemudian pada Pasal 416 RKUHP menyatakan, 'Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan.'

"Bahwa pasal 145 RKUHP adalah delik aduan, bukan delik murni. Delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana," ujarnya. 

Menurut Nanang, dalam dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban.

"Jadi tidak ada proses hukum terkait perzinaan tanpa adanya pengaduan langsung dari pihak yang memiliki hak yang merasa dirugikan," ujarnya.

Nanang menyebut, orang yang bisa mengadukan terkait Pasal 145 RKUHP yaitu orang yang terikat status perkawinan.  

"Yang mempunyai legal standing, yaitu orang yang terikat status perkawinan atau orang tua bagi mereka yang belum terikat status perkawinan," ujarpengacara muda ini.

Nanang menegaskan, tidak ada proses hukum terkait perzinahan atau kohabitasi (tinggal serumah tidak dalam ikatan perkawinan) tanpa adanya pengaduan langsung dari pihak yang memiliki hak yang merasa dirugikan atau dalam istilah hukumnya orang yang memiliki legal standing.

Editor : Ainun Najib

Halaman : 1 2

Follow Berita iNewsYogya di Google News

Bagikan Artikel: